Densus 88 Ungkap 3 Hal soal Dokter Sunardi di Komnas HAM

Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menjelaskan kronologi penembakan dokter Sunardi, tersangka kasus terorisme yang ditembak mati di Sukoharjo, kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Hadir di kantor Komnas HAM, Kepala Bagian Bantuan Operasi (Kabagbanops) Densus 88 Antiteror Polri Kombes Aswin Siregar bersama Dirsidik Densus 88 Brigjen Herry Heriawan, Selasa (15/3). Keduanya diperiksa Komnas HAM kurang lebih 2,5 jam.

Lihat Juga : Video Penembakan Dokter Sunardi Diputar, Komnas HAM Ungkap Kronologi

Dalam pemeriksaan ini, Kabagbanops Densus 88Polri Kombes Aswin Siregar menyampaikan tiga hal kepada Komnas HAM.

"Kedatangan kami adalah untuk memberikan penjelasan sesuai dengan kasus dokter sunardi yang sekarang ini banyak menjadi perhatian. Dalam konteks penjelasan itu, kami menjelaskan tiga hal kepada Komnas HAM secara umum," kata Aswin dalam konferensi pers Komnas HAM, Selasa (15/3).

Hal pertama yang ia sampaikan yakni terkait status tersangka dari dokter Sunardi. Kedua, mengenai kronologi dari peristiwa penegakan hukum yang membutuhkan tindakan tegas dan terukur.

"Dan yang ketiga adalah dokumentasi dokumentasi yang sudah kami tunjukkan kepada Komnas HAM," kata Aswin.

Lihat Juga : Densus 88 Penuhi Panggilan Komnas HAM soal Kasus Dokter Sunardi

Lebih lanjut, Aswin mengatakan sebelum memberikan keterangan kepada Komnas HAM terkait peristiwa penembakan dokter Sunardi, pihaknya terlebih dulu menyampaikan data-data hasil penegakan hukum kasus terorisme.

"Tadi kami sempat menyampaikan data hasil penegakan hukum tindak pidana terorisme tahun 2020 sampai 2021 dan 2022," ungkapnya.

Dia mengatakan proses penangkapan tersangka terorisme terbilang begitu besar. Namun menurutnya, tren perlawanan dari para tersangka semakin menurun belakangan ini.

"Karena tujuan dari penegakan hukum tersebut adalah proses deradikalisasi," kata Aswin.

Lihat Juga : IDI Sukoharjo Minta Publik Tak Kaitkan Kasus Sunardi dengan Dokter

Ia menilai hal ini tidak terlepas dari pemberian petunjuk saran teknis dari pihak-pihak pengawas eksternal seperti Komnas HAM dan Kompolnas yang selalu mendampingi dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme.