Kemenko Polhukam Inisiasi Rapat Isu Penundaan Pemilu di Balikpapan

Kemenko Polhukam menginisiasi rapat koordinasi membahas penundaan Pemilu 2024 di Balikpapan, Kalimantan Timur. Acara rencananya digelar pada 21 Maret dengan mengundang penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu sebagai narasumber.

Berdasarkan undangan yang diterima CNNIndonesia.com, surat dari Kemenko Polhukam itu meminta Ketua KPU Balikpapan, Ketua Bawaslu Balikpapan, dan Kepala Badan Kesbangpol Kota Balikpapan menjadi narasumber.

Tema acara seperti tercantum dalam undangan adalah Rapat Koordinasi terkait Isu Pemunduran Pemilu Serentak tahun 2024 dan Isu Calon Penjabat (Pj) Kepala Daerah. Acara akan dihelat di Hotel Gran Senyuur Balikpapan yang akan dipimpin oleh Asisten Deputi Koordinasi Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik.

Menko Polhukam Mahfud MD mengklaim rapat digelar bukan untuk mengonsolidasikan penundaan pemilu.

"Jadi itu untuk menjawab bahwa isu penundaan pemilu itu takkan mempengaruhi tahap-tahap kerja pemerintah untuk menyiapkan Pemilu dan Pilkada pada tahun 2024," kata Mahfud, Jumat (18/3).

Mahfud menegaskan bahwa isu penundaan pemilu di luar agenda pemerintah. Namun, dia mengatakan pemerintah tidak bisa menyetujui maupun menolak wacana tersebut.

"Artinya Pemerintah akan bekerja dengan tetap berpedoman pada agenda konstitusional bahwa tahun 2024 diselenggarakan Pemilu dan Pilkada Serentak," kata Mahfud.

Isu penundaan Pemilu 2024 mencuat usai diusulkan Ketua Umum Muhaimin Iskandar. Dia mengklaim sudah berkeliling Indonesia dan melihat pemulihan ekonomi pascapandemi tengah berjalan. Menurutnya, jika pemungutan suara pemilu digelar pada 14 Februari 2024, maka akan mengganggu pemulihan ekonomi.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketum Golkar Airlangga Hartarto menyambut usulan tersebut. Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan juga mengatakan bahwa mayoritas masyarakat tidak ingin uang triliunan Rupiah dipakai untuk pemilu di masa pandemi. Dia bicara demikian bersumber pada big data yang menganalisa 110 juta aspirasi di media sosial.

Luhut lantas diminta banyak pihak untuk membuka big data yang dimaksud. Namun ia menolaknya.

Penundaan Pemilu 2024, jika direalisasikan lewat amandemen UUD 1945, maka membuat masa jabatan Presiden Jokowi ditambah. Sejauh ini Jokowi sudah angkat suara namun tidak tegas menolak penambahan masa jabatan. Dia hanya mengatakan bakal patuh pada konstitusi UUD 1945.