Bawaslu Tolak Undangan Rapat Isu Penundaan Pemilu dari Pemerintah

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menolak undangan rapat koordinasi isu penundaan Pemilu 2024 yang tengah ramai dibicarakan. Rapat ini dilaksanakan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam).

Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar mengatakan sikap itu merupakan keputusan rapat pleno Bawaslu RI. Dia berkata Bawaslu Balikpapan diminta tidak menghadiri undangan.

Lihat Juga : KPU Balikpapan Tolak Hadiri Rapat Tunda Pemilu 2024 Anak Buah Mahfud

"Tidak hadir, baik sebagai narasumber ataupun peserta," kata Fritz melalui pesan singkat CNNIndonesia.com, Sabtu (19/3).

Fritz tidak bisa mengungkap alasan Bawaslu RI menolak undangan itu. Dia berkata tidak ikut langsung dalam rapat pleno tersebut.

CNNIndonesia.com menghubungi anggota Bawaslu RI lainnya, seperti Mochamad Afifuddin, Ratna Dewi Pettalolo, dan Rahmat Bagja terkait hasil rapat pleno. Namun, mereka tidak memberi jawaban hingga berita ini diterbitkan.

Sikap Bawaslu itu berbeda dari sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ketua KPU RI Ilham Saputra mempersilakan komisioner di daerah untuk hadir.

Lihat Juga : Diundang Anak Buah Mahfud, KPU Tegaskan Komitmen Gelar Pemilu 2024

"Silakan KPU kabupaten/kota yang diundang hadir sekaligus menegaskan komitmen KPU menyelenggarakan pemilu dan pemilihan 2024 sesuai dengan konstitusi dan perundangan yang berlaku," ucap Ilham melalui pesan singkat, Jumat (18/3).

Sebelumnya, Kemenko Polhukam mengundang KPU Balikpapan dan Bawaslu Balikpapan untuk mengikuti rapat koordinasi membahas isu penundaan pemilu. Hal itu diketahui dari salinan surat undangan yang beredar di kalangan pemerhati pemilu.

Menko Polhukam Mahfud MD mengonfirmasi surat tersebut. Dia menjelaskan rapat itu dilaksanakan untuk menegaskan sikap pemerintah terhadap isu penundaan pemilu. Dia berkata pemerintah tetap mempersiapkan Pemilu 2024.

Lihat Juga : Kemenko Polhukam Inisiasi Rapat Isu Penundaan Pemilu di Balikpapan

Catatan redaksi: Judul berita diubah pada Minggu (20/3) dari semula "Bawaslu Tolak Undangan Rapat Isu Penundaan Pemilu dari Pemerintah" untuk menghindari kesalahpahaman.