Haris Azhar dan Fatia Jadi Tersangka, Polisi Buka Suara

Polisi mengklaim penetapan aktivis HAM Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik telah sesuai prosedur.

Diketahui, Haris dan Fatia ditetapkan sebagai tersangka buntut laporan yang dilayangkan oleh Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan.

"Kita bekerja berdasarkan fakta hukum, semua mengikuti mekanisme," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes E Zulpan saat dihubungi, Minggu (20/3).

Zulpan turut membantah bahwa penetapan Haris dan Fatia dalam kasus dugaan pencemaran nama baik ini merupakan sebuah bentuk kriminalisasi.

"Enggak lah itu," ucap Zulpan singkat.

Lebih lanjut, Zulpan juga menyampaikan, penyidik telah mengantongi alat bukti sebelum menetapkan Haris serta Fatia sebagai tersangka. Salah satunya yakni konten Youtube.

Lihat Juga : Polda Metro Respons Rencana Praperadilan Haris Azhar dan Fatia

Diketahui, konten tersebut memuat perbincangan Haris dan Fatia yang menyinggung soal keterlibatan Luhut dalam bisnis tambang di Papua.

"Konten (YouTube) itu kan jadi alat bukti bagi penyidik. Pertama, betul enggak konten itu milik dia. Kedua, betul enggak pembuatan konten itu ada pelanggaran terkait UU ITE atau pencemaran nama baik. Itu tentunya yang digali penyidik dan digunakan penyidik dalam penetapan tersangka," tutur Zulpan.

Sebagai informasi, penetapan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti sebagai tersangka menuai respon dari berbagai pihak.

Lihat Juga : Kasus Haris Azhar Dinilai Lebih Ngeri Dibanding Kudeta Pakai Tank

Salah satunya, pakar hukum tata negara dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera, Bivitri Susanti yang menyebut penetapan tersangka terhadap keduanya merupakan upaya pemerintah membungkam aktivis yang kritis pada negara. Menurutnya hukum itu benar-benar digunakan secara efektif untuk autocratic legalism.

Autocratic legalism yang dimaksud, kata dia, adalah cara pandang yang melihat segalanya secara legalistik, seakan diakomodasi oleh aturan atau dilakukan oleh aparat berseragam dan dianggap benar.