KPU Desak Pemerintah dan DPR Sahkan Anggaran Pemilu 2024

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendesak pemerintah dan DPR untuk segera mengesahkan anggaran Pemilu 2024. KPU telah menyurati DPR untuk segera menggelar rapat dengar pendapat (RDP).

Ketua KPU Ilham Saputra meminta pembahasan dilakukan sebelum pergantian komisioner. Dia beralasan KPU butuh kepastian untuk memulai tahapan pemilu yang akan dimulai Juni.

"Komisi II DPR menginginkan agar pembahasan ini dilakukan oleh KPU terpilih 2022-2027, tetapi menurut hemat kami akan lebih baik, karena KPU bekerja sustainable, bekerja berkesinambungan, akan lebih baik tahapan, jadwal, dan program ini dibahas di periode kami," kata Ilham dalam diskusi daring yang digelar Partai Gelora, Rabu (23/3).

Ilham mengingatkan ada dua tahapan pemilu krusial tahun ini, yaitu pendaftaran partai politik peserta pemilu dan penentuan daerah pemilihan. Oleh karena itu, KPU membutuhkan kepastian dan ketersediaan anggaran untuk memulai kedua tahapan itu.

Lihat Juga : KPU Gelar Simulasi Pemilu 2024 di Tengah Isu Penundaan

Dia menyampaikan pembahasan anggaran bisa dimulai dengan mengesahkan Peraturan KPU tentang Jadwal, Tahapan, dan Program. Dia berkata peraturan itu akan menjadi dasar hukum dan acuan merumuskan anggaran.

"PKPU ini menjadi ruh, menjadi acuan, bagi kami untuk menyelenggarakan pemilu 2024, termasuk tahapan-tahapan di dalamnya," ujarnya.

Ilham menjelaskan KPU mengajukan anggaran Rp76 triliun untuk Pemilu 2024. Jumlah itu merupakan hasil rasionalisasi selama beberapa bulan terakhir. Namun, KPU masih terbuka untuk membahas ulang anggaran bersama pemerintah dan DPR.

Sebelumnya, persoalan anggaran Pemilu 2024 mencuat di tengah wacana penundaan pemilu. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut anggaran yang diajukan KPU untuk 2024 terlalu besar.

Lihat Juga : Analisis Manuver Akhir Pengusung Wacana Penundaan Pemilu

Luhut mengklaim masyarakat tidak setuju dengan pengajuan anggaran yang terlalu besar. Hal itu, kata Luhut, diketahui dari big data percakapan 110 juta orang.

Sementara itu, Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Feri Amsari mengatakan anggaran menjadi celah bagi para pengusul penundaan pemilu. Dia menilai Pemilu 2024 masih mungkin ditunda karena anggaran pemilu belum disahkan.