Survei Median: Mayoritas Setuju Ambang Batas Presiden Nol Persen

Hasil survei Median menyatakan bahwa mayoritas responden setuju presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden sebesar 0 persen.

Dengan kata lain, responden ingin tidak ada syarat kepemilikan kursi DPR untuk mencalonkan capres-cawapres seperti yang berlaku saat ini. Dalam UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilu, syarat pencalonan capres-cawapres adalah memiliki 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional dari pemilu sebelumnya.

"Sangat setuju 3,2 persen, setuju 36,7 persen, tidak setuju 24,6 persen, sangat tidak setuju 2,3 persen, tidak tahu atau tidak jawab 33,2 persen," demikian hasil survei Median yang dipaparkan Direktur Eksekutif Median, Rico Marbun, Selasa (29/3).

Angka responden yang setuju presidential threshold nol persen merata di seluruh tingkat usia.

Jumlah responden berusia di bawah 20 tahun yang setuju presidential threshold 0 persen yaitu 41,6 persen, responden berusia 20-29 tahun 42,8 persen, responden 30-39 tahun 38,9 persen, responden 40-49 tahun 40,8 persen, responden 50-59 tahun 33,1 persen, serta responden di atas usia 60 tahun 39,2 persen.

Menurut Rico, jumlah responden yang setuju presidential threshold sebesar 0 persen juga merata di seluruh tingkat pendidikan. Jumlah responden tidak tamat SD yang setuju presidential threshold 0 persen yakni 52,8 persen, tamat SD 35,2 persen, tamat SMP 38,9 persen, tamat SMA 41 persen, serta tamat diploma ke atas 37,4 persen.

Jumlah responden dari kalangan laki-laki yang setuju presidential threshold 0 persen sebanyak 42,1 persen, dan responden perempuan yang setuju presidential threshold 0 persen mencapai 37,6 persen.

Survei dilakukan Median sepanjang 1-7 Maret 2022 terhadap 1.200 responden yang memiliki hak pilih di Pemilu 2024 mendatang. Margin of error survei ini sekitar 2,83 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Berdasarkan UU Pemilu, ambang batas pencalonan presiden angka minimal bagi partai politik atau gabungan parpol untuk mengusung pasangan capres-cawapres. Yakni, 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional.