Wagub DKI Buka Suara soal Anggaran Baju Dinas DPRD Rp1,7 Miliar

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, buka suara ihwal anggaran Rp1,75 miliar untuk pengadaan baju dinas dan atribut anggota DPRD DKI Jakarta. Menurut Riza, pengadaan baju dinas itu sudah diatur sesuai ketentuan.

Riza mengaku belum mengetahui secara rinci anggaran tersebut. Kendati demikian, ia memastikan bahwa anggaran tersebut sudah melalui pembahasan.

"Saya kira apapun itu, kalau memang ada usulan dari DPRD terkait baju dinas saya kira pasti sudah diatur ketentuannya," kata Riza di Balai Kota, Jakarta, Rabu (30/1).

Menurut Riza, pihak eksekutif dan legislatif juga sudah membahas sejauh mana urgensi pembelian baju dinas tersebut. Hal itu lantaran, anggaran tersebut sudah disetujui.

"Kalau sudah dibahas disetujui, nanti kita lihat di Kemendagri. Kalau memang disetujui saya kira sudah sesuai," paparnya.

Sebelumnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menganggarkan Rp1,75 miliar untuk pengadaan baju dinas dan atribut anggota DPRD DKI.

Hal itu diketahui dari situs Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan LKPP, yang diakses pada Selasa (29/3). Paket tersebut diberi nama Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD.

Sementara itu, diakses dari laman apbd.jakarta.go.id, anggaran miliaran rupiah itu diperuntukkan beberapa jenis baju. Pertama, pakaian sipil harian (PSH) sebanyak 212 setel. Harga per setel Rp2,4 juta dan pajak Rp52 juta. Total anggaran Rp582 juta.

Lalu, untuk pakaian dinas harian anggota DPRD sebanyak 106 setel. Harga per setel Rp2,7 juta dan pajak Rp28 juta. Total anggaran Rp 316 juta. Kemudian untuk pakaian sipil resmi sebanyak 106 setel. Harga per setel Rp3,6 juta dan pajak Rp38 juta. Total anggaran Rp423 juta.

Ada juga untuk jasa analisa laboratorium sebanyak tiga sampel. Harga per sampel Rp396 ribu dan pajak Rp118 ribu. Total anggaran Rp1,3 juta. Terakhir, pakaian sipil resmi sebanyak 106 setel. Harga per setel Rp3,6 juta dan pajak Rp38 juta. Total anggaran Rp423 juta.