TAP MPRS 25 Tahun 1966, Aturan Terkait PKI yang Disebut Panglima TNI

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mempermasalahkan penggunaan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XXV/MPRS/1966 (Tap MPRS 25) dalam penerimaan anggota TNI.

Andika mempertanyakan alasan TNI menggunakan peraturan itu untuk melarang keturunan kader Partai Komunis Indonesia (PKI) menjadi prajurit. Dia menilai larangan itu tak pernah tercantum dalam Tap MPRS 25 Tahun 1966.

"Yang dilarang dalam TAP MPRS Nomor 25, satu, komunisme, ajaran komunisme, organisasi komunis maupun organisasi underbow komunis tahun '65," ucap Andika dalam video di akun YouTube Andika, Rabu (30/3).

Tap MPRS 25 Tahun 1966 diterbitkan pemerintah pada 5 Juli 1966. Tap MPRS tersebut dibuat setelah peristiwa 30 September 1965.

Lihat Juga : Seleksi TNI: Tes Renang-Akademik Dihapus, Keturunan PKI Bisa Daftar

Peraturan itu berisi perintah pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI). TAP MPRS 25 Tahun 1966 juga menyatakan komunisme, marxisme, dan leninisme.

Berikut isi lengkap Tap MPRS Nomor 25 Tahun 1966 yang disinggung Andika dalam kanal Youtube pribadinya:

Menetapkan:

KETETAPAN TENTANG PEMBUBARAN PARTAI KOMUNIS INDONESIA, PERNYATAAN SEBAGAI ORGANISASI TERLARANG DISELURUH WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN LARANGAN SETIAP KEGIATAN UNTUK MENYEBARKAN ATAU MENGEMBANGKAN FAHAM ATAU AJARAN KOMUNISME/MARXISME-LENINISME.

Pasal 1

Menerima baik dan menguatkan kebijaksanaan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, berupa pembubaran Partai Komunis Indonesia, termasuk semua bagian organisasinya dari tingkat pusat sampai kedaerah beserta semua organisasi yang seazas/berlindung/bernaung dibawahnya dan pernyataan sebagai organisasi terlarang diseluruh wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia, yang dituangkan dalam Keputusannya tanggal 12 Maret 1966 No. 1/3/1966, dan meningkatkan kebijaksanaan tersebut diatas menjadi Ketetapan MPRS.

Lihat Juga : Keturunan PKI Bisa Daftar TNI Melegakan Keluarga Korban 1965

Pasal 2

Setiap kegiatan di Indonesia untuk menyebarkan atau mengembangkan faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, dan penggunaan segala macam aparatur serta Media bagi penyebaran atau pengembangan faham atau ajaran tersebut, dilarang.

Pasal 3

Khususnya mengenai kegiatan mempelajari secara ilmiah, seperti pada Universitas-universitas, faham Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam rangka mengamankan Pancasila, dapat dilakukan secara terpimpin, dengan ketentuan, bahwa Pemerintah dan DPR-GR, diharuskan mengadakan perundang-undangan untuk pengamanan.

Pasal 4

Ketentuan-ketentuan diatas, tidak mempengaruhi landasan dan sifat bebas aktif politik luar negeri Republik Indonesia.

Lihat Juga : Panglima Andika Tegaskan Keturunan PKI Bisa Daftar Jadi Prajurit TNI