Relawan Dukung Jokowi Larang Menteri Bicara Penundaan Pemilu

Relawan yang selama ini mendukung Presiden Joko Widodo mendukung larangan menteri Kabinet Indonesia Maju bicara soal penundaan pemilu 2024 maupun masa jabatan presiden tiga periode.

Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi mengatakan isu penundaan pemilu yang diucapkan pejabat publik menyebabkan kesimpangsiuran informasi sehingga lebih baik tak bicara.

"Arahan Presiden sangat tepat, karena pejabat publik memiliki otoritas politik, sehingga pernyataan pejabat publik harus hati-hati," kata Budi kepada CNNIndonesia.com, Rabu (6/4).

Ucapan para pejabat pemerintah, kata Budi, harus bersifat pasti sehingga tak membuat bingung dan simpang siur di tengah masyarakat.

Ia pun menilai wacana.penundaan pemilu yang hadir di tengah masyarakat sebatas aspirasi. Sekadar dijadikan diskusi atau diskursus publik.

"Di dalamnya tidak mengandung otoritas politik," kata dia.

Ketum Jokowi Mania (JoMan), Imanuel Ebenezer menafsirkan lebih jauh perintah Jokowi kepada para menterinya. Menurut Noel, sapaan akrabnya, perintah itu sama saja mengartikan bahwa Jokowi menolak perpanjangan masa jabatan.

"Ini bukti presiden adalah seorang yang Demokratik. Meski beliau dikelilingi kaum oligarki kaya yang ingin mengedepankan kepentingan kelompoknya, Presiden tetap lugas menolak," kata pria yang akrab disapa Noel tersebut.

Noel mengaku bakal terus menjaga Jokowi dari orang-orang yang antidemokrasi di lingkaran istana. Menurut dia, kalangan oligarki yang menjauhkan Jokowi dari masyarakat.

"Jokowi harus dijaga dari pemikiran jahat. Kami kalangan sipil pro demokrasi menentang cita-cita otoritaritarian tersebut. Jadi stop sejak sekarang wacana tersebut," ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi melarang menteri dalam Kabinet Indonesia Maju bicara penundaan Pemilu 2024 maupun perpanjangan masa jabatan presiden jadi tiga periode.

Dia meminta menteri untuk lebih fokus pada pekerjaannya masing-masing. Setiap anggota kabinet harus peka terhadap masalah yang tengah dihadapi masyarakat, mulai dari minyak goreng hingga kenaikan harga BBM.

"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, ndak" kata Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/4).