HMI Minta Jokowi Evaluasi Menteri Tak Mampu Jalankan Tanggung Jawab

CNN Indonesia

Senin, 11 Apr 2022 14:01 WIB

PB HMI meminta Jokowi mengevaluasi jajaran menterinya yang tak kapabel menjalankan tanggung jawab, dan mendesak menstabilkan harga BBM. (CNN Indonesia/Ramadhan Rizki Saputra)

Jakarta, CNN Indonesia --

Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) meminta kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melakukan evaluasi terhadap jajaran menterinya yang tak bisa menjalankan tanggung jawab jabatannya.

Hal itu merupakan hasil rekomendasi Pleno I PB HMI Periode 2021-2023 yang berlangsung di Bogor Jawa Barat pada 10 April 2022. Rekomendasi itu ditandatangani Ketum PB HMI Raihan Ariatama bersama Ketum Badko HMI se-Indonesia.

"Meminta Presiden Republik Indonesia untuk mengevaluasi kembali jajaran menteri dalam Kabinet Indonesia Maju yang tidak capable dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai Menteri," bunyi rekomendasi PB HMI tersebut.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Tak hanya itu, PB HMI meminta pemerintah memutuskan kebijakan yang tepat terkait kenaikan harga kebutuhan pokok. Pasalnya, kondisi ekonomi masyarakat telah terpuruk akibat Pandemi Covid-19 yang saat ini masih melanda Indonesia.

Lihat Juga :

Ribuan Polisi Jaga Ketat Demo Akbar Mahasiswa dari Aceh hingga Ternate

PB HMI juga meminta pemerintah tetap fokus pada penanganan dan pemulihan pascapandemi Covid-19. Mereka juga mendorong pemerintah untuk mentsabilkan harga BBM jenis Pertamax dan menjamin ketersediaan stok Pertalite bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.

"Dengan harga terjangkau dan memastikan realisasi subsidi BBM yang tepat sasaran," bunyi rekomendasi tersebut.

PB HMI juga meminta pemerintah mencabut kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 11 persen. Sebab, hal demikian semakin membebani ekonomi masyarakat yang telah tertekan dan terpuruk selama ini akibat Pandemi Covid-19.

"Meminta seluruh pihak dan elemen bangsa untuk menjaga soliditas antar anak bangsa dan stabilitas keamanan demi merawat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai keberagaman yang harmonis," bunyi salah satu poin rekomendasi tersebut.

Di sisi lain, PB HMI turut menerima dengan syarat pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Nusantara di Kalimantan Timur.

Meski demikian, mereka memberi catatan khusus agar pemerintah menjamin pembangunan IKN berdasarkan kaidah-kaidah lingkungan hidup.

"Pemerintah harus menjamin keterlibatan masyarakat lokal, baik dalam proses perencanaan, pembangunan dan masuk dalam struktur Badan Otorita Ibu Kota Negara Nusantara," bunyi rekomendasi tersebut.