Pengamat Nilai Anggaran Rp110 T untuk Pemilu 2024 Bisa Disisir Ulang

Koordinator Harian Konstitusi dan Demokrasi (Kode Inisiatif) Ihsan Maulana menilai terbuka kemungkinan dilakukan penyisiran ulang terhadap anggaran sebesar Rp110 triliun untuk pemilu 2024 mendatang.

Baginya, anggaran sebesar itu untuk pemilu 2024 masih bisa dilakukan efisiensi agar tak terlalu membengkak.

"Tetapi ini bukan menutup kemungkinan, memang perlu dilakukan penyisiran ulang terhadap anggaran yang diajukan, jika memang masih dimungkinkan, maka anggaran pemilu dapat diefisiensikan," kata Ihsan saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (12/4).

Ihsan juga menilai anggaran Pemilu 2024 perlu dibuka kepada publik. Hal itu sebagai upaya transparansi mengingat anggaran sangat besar agar diketahui dialokasikan untuk apa saja.

Lihat Juga : Luhut Tolak Buka Big Data saat Debat dengan Mahasiswa di Kampus UI

Meski demikian, Ihsan mendapat informasi dari KPU terjadinya membengkaknya anggaran Pemilu 2024 karena peningkatan jumlah honorarium untuk petugas ad hoc. Sebagai informasi, KPU berencana menaikkan honor petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mendatang menjadi Rp1 juta dari awalnya Rp500 ribu.

Baginya, kenaikan honor sangat wajar mengingat beban penyelenggaraan Pemilu 2024 yang cukup kompleks dan risiko yang besar.

"Maka sudah sepatutnya honorarium badan ad hoc ditinjau ulang dan disesuaikan, sehingga angkanya cukup fantastis," kata dia.

Di sisi lain, Ihsan juga meminta agar KPU dan Bawaslu harus menggeser penggunaan anggaran pada hal-hal yang substansial ketimbang bernuansa seremonial.

Menurutnya yang termasuk hal substansial seperti mengembangkan teknologi informasi untuk mempermudah, mempercepat dan meringankan biaya pada tahapan Pemilu.

"Misalnya saja di pendaftaran dan verifikasi partai politik, penyelenggara bisa melanjutkan dengan menggunakan aplikasi Sipol, dan lainnya yang mengandalkan IT," kata Ihsan.

Lihat Juga : ANALISIS Demo Mahasiswa 11 April Tolak Tunda Pemilu, Efektif atau Gagal?

Terpisah, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Agustyati menilai anggaran Rp110 triliun merupakan anggaran multiyears atau dari 2022-2025.

Seperti Ihsan, menurut Khoirunnisa salah satu faktor yang mengakibatkan pembengkakan anggaran Pemilu adalah peningkatan honor petugas ad hoc.

"Menurut saya hal ini masih wajar karena beban kerja petugas yg berat namun honornya kecil, jadi saya rasa wajar jika honornya ditingkatkan," kata Khoirunnisa.

Oleh karena itu, Khoirunnisa menilai KPU masih bisa berupaya melakukan efisiensi anggaran, termasuk menghapus pos-pos anggaran yang tidak terlalu urgen.

"Semisalnya seperti rencana pembelian mobil atau pengadaan kantor, itu bisa dihemat," kata dia.

Sebagai infomarsi, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan anak buahnya untuk mempersiapkan anggaran yang akan digunakan para penyelenggara pemilu 2024. Dia menyebut anggaran pemilu dan pilkada pada 2024 akan mencapai Rp110,4 triliun.

"KPU-nya Rp76,6 triliun dan Bawaslunya Rp33,8 triliun. Ini saya minta didetailkan lagi, dihitung lagi, dikalkulasi lagi dengan baik dalam APBN dan APBD, dipersiapkan secara bertahap," ujar Jokowi seperti dikutip dari rekaman video di Youtube Sekretariat Negara, Minggu (10/4).