Luhut Anggap Demo BEM UI Bagian dari Proses Demokrasi

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan demo Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bagian dari proses demokrasi.

Hal itu dikatakan Luhut melalui akun Instagram pribadinya merespons aksi BEM UI yang ia temui usai memberikan kuliah umum di Balai Sidang UI, Depok, Selasa (12/4).

Lihat Juga : Humas UI: Luhut Datang ke Kampus untuk Isi Kuliah Umum

"Saya anggap semua aspirasi tersebut adalah bagian dari proses kita berdemokrasi, seperti halnya unjuk rasa yang berlangsung di depan Gedung Parlemen, kemarin," kata Luhut.

Luhut meminta semua pihak harus semakin terbiasa dengan perbedaan pendapat. Menurutnya, semua pihak juga harus mau saling mendengarkan tanpa perlu gaduh apalagi sampai melakukan kekerasan.

"Sebagai orang tua, besar harapan saya bahwa kelak mereka yang memimpin bangsa ini bisa menyadari bahwa apa pun perbedaan pendapat yang hadir di tengah-tengah masyarakat, harus kita sikapi dengan arif dan bijaksana," ujarnya.

Lihat Juga : Luhut Tanya BEM UI: Siapa yang Bilang Saya Minta Presiden 3 Periode?

Dalam unggahan tersebut, Luhut juga menjelaskan kehadirannya di UI untuk memenuhi undangan Rektor UI Ari Kuncoro. Ia menyebut undangan kuliah umum tersebut sudah diterima sejak 2 minggu lalu.

Luhut mengaku menyampaikan beberapa hal terkait penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia yang telah menunjukkan tren baik. Politikus Golkar itu juga menyatakan perekonomian negara yang mampu pulih dengan cepat.

Kehadiran Luhut di kampus UI Depok itu disambut demo BEM UI. Mahasiswa menyatakan penolakan terhadap wacana penundaan Pemilu 2024 ataupun perpanjangan masa jabatan presiden.

Massa BEM UI dan Luhut sempat terlibat perdebatan. Ketua BEM UI Bayu Satria Utomo yang memimpin orasi meminta Luhut membuka big data terkait wacana penundaan pemilu.

"Mana datanya, Pak?" ucap Bayu kepada Luhut.

Lihat Juga : Luhut Tolak Buka Big Data saat Debat dengan Mahasiswa di Kampus UI

Namun, Luhut menjawab dengan menjelaskan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menolak wacana itu. Dia mengatakan Jokowi telah memutuskan pemilu digelar 14 Februari 2024.

Setelah itu, Luhut menolak membuka data penundaan pemilu. Ia merasa punya hak untuk tidak melakukannya.

"Saya juga punya hak, tetapi saya memberi tahu (ada masyarakat yang ingin menunda pemilu)," ucap mantan elite Kopassus tersebut.

[Gambas:Instagram]