Demo Mahasiswa Solo, Surabaya dan Madura Berakhir Damai

Ribuan mahasiswa dari Aliansi BEM Surabaya berhasil memaksa pimpinan DPRD Jawa Timur untuk menemui dan mau mendengarkan tuntutan mahasiswa secara langsung dan menyampaikan tuntutan tersebut ke Presiden Joko Widodo.

Ketua DPRD Jatim, Kusnadi yang keluar menemui massa. Ia didampingi Wakil Ketua Sahat Tua Simanjuntak kemudian naik ke mobil komando.

Dari mobil komando itu Kusnadi menyatakan menerima tujuh poin tuntutan massa, yang tertulis dalam sebuah surat. Kusnadi mengatakan ia bersedia menandatangani surat itu, sebagai bukti ia juga setuju.

"Saya yang menandatangani surat tuntutan ini atas nama Pimpinan DPRD Jawa Timur, Kusnadi," tegas Kusnadi, di atas mobil komando melalui pengeras suara.

Lihat Juga : Mahasiswa Surabaya Pelesetkan Program Nawacita Jokowi Jadi Dukacita

Tujuh poin tuntutan itu antara lain, pertama, menuntut pemerintah untuk melakukan evaluasi perihal kebijakan DMO dan DPO yang berdampak pada kenaikan dan kelangkaan minyak goreng di Indonesia.

Kedua, menuntut pemerintah untuk segera mengusut tuntas praktik mafia minyak goreng di Indonesia. Ketiga, menuntut pemerintah untuk melakukan evaluasi kenaikan harga BBM khususnya Pertamax dan meninjau secara intens perihal pendistribusian BBM Pertalite dan Solar yang mengalami kelangkaan.

Keempat, menuntut pemerintah menurunkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11 persen mengingat keadaan ekonomi di Indonesia sedang tidak baik-baik saja.

Kelima, menuntut pemerintah untuk menunda pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) sebelum rancangan pembangunan dan pengelolaan lingkungan dituntaskan mengingat anggaran yang dibutuhkan sangat tinggi.

Keenam, mengutuk segala tindakan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam proses pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Dan ketujuh, wujudkan Reforma Agraria.

Mahasiswa kemudian mengultimatum DPRD Jatim untuk segera menyampaikan tuntutan itu ke pemerintah pusat dan DPR RI dalam waktu setidaknya 7 kali 24 jam.

Usai ditemui Kusnadi, ribuan mahasiswa kemudian berangsur membubarkan diri. Aksi sendiri berjalan damai dan kondusif.

Lihat Juga : Ribuan Mahasiswa Konvoi Demo, Lautan Massa Membelah Jalanan Surabaya

Mahasiswa Keluhkan Sinyal Hilang

Mahasiswa yang geruduk Gedung DPRD Jawa Timur sempat mengeluhkan jaringan operator seluler yang tak berfungsi. Salah satu peserta aksi asal UPN Veteran Jatim, Rifky Dzulkarnain mengaku sinyal ponselnya mendadak hilang sesampainya di depan DPRD Surabaya.

"Ngontak (menghubungi) teman enggak bisa, sinyal ilang, tadi terpisah waktu long march," kata Rifky.

Hal senada disampaikan, mahasiswi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, yang tak mau disebutkan namanya, mengaku kesulitan mengunggah konten di sosial media.

"Mau update Instagram enggak bisa, ini masih cari sinyal mas," ucapnya.

Hal tersebut juga sempat dirasakan beberapa pewarta yang meliput aksi tersebut. Salah satunya Ananto Pradana. Ia mengaku tak bisa mengirim foto dan naskah ke redaksinya.

"Dari tadi ngirim email gagal terus, enggak ada sinyal," kata Nanto. Meski begitu, sinyal tak lama kemudian berangsur normal.

Lihat Juga : Aliansi Mahasiswa Surabaya Demo 14 April, Protes Kenaikan BBM dan PPN

Mahasiswa di Solo Tuntut Harga Minyak Goreng Turun

Aliansi BEM se-Solo Raya minus BEM Universitas Sebelas Maret (UNS) juga menggelar aksi serupa. Aksi diikuti oleh hampir seribu massa dari belasan perguruan tinggi di Solo Raya.

Dalam aksi mereka menuntut Pemerintah Jokowi menurunkan harga minyak goreng, mengkaji ulang kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM), serta mengkaji ulang pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

"Harga minyak goreng yang masih tinggi ini sangat merugikan masyarakat khususnya masyarakat kecil," kata Widi.

Ribuan Mahasiswa di Solo Demo Minyak Goreng dan BMM, BEM UNS Absen

Aksi dimulai dengan long march sepanjang 850 meter dari perempatan Ngarsapura sampai Simpang Gladak. Mereka kemudian berorasi di depan Patung Brigjen Slamet Riyadi. Aksi berlangsung damai hingga massa membubarkan diri pukul 17.00 WIB.

Dari Pamekasan, sejumlah aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Kelompok Cipayung menggelar unjuk rasa di Kantor DPRD Pamekasan. Organisasi Cipayung ini masing-masing adalah PMII, GMNI dan IMM.

Koordinator aksi Moh Lutfi meminta para wakil rakyat untuk mengambil langkah tegas soal beberapa kebijakan pemerintah dinilai tidak pro rakyat. Termasuk soal perpanjangan jabatan presiden dan penundaan pemilu.

Menurut dia, kebijakan pemerintah akhir-akhir ini sering berseberangan dengan kondisi masyarakat. Dari itu, pihaknya mendesak para pejabat di daerah agar menyampaikan tuntutan tersebut ke pemerintah pusat. Demo ini berakhir damai tanpa insiden berarti.