Kontras Beri Cap Penjahat Demokrasi ke Pejabat Dukung Penundaan Pemilu

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyatakan, para tokoh atau pejabat yang melemparkan wacana penundaan pemilihan umum (pemilu) atau perpanjangan masa jabatan presiden merupakan penjahat demokrasi.

Para pejabat penjahat demokrasi versi KontraS yaitu Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.

"Mereka yang menyebut wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan/atau penundaan pemilu #PenjahatDemokrasi," tulis Kontras dalam akun Twitter resminya @Kontras, Kamis (14/4). Unggahan ini telah dikonfirmasi dan diizinkan untuk dikutip oleh Wakil Koordinator Kontras Rivanlee Anandar.

Lewat cuitan tersebut, Kontras mengunggah foto profil masing-masing tokoh yang dinilai sebagai penjahat demokrasi. Masing-masing foto dilengkapi dengan kutipan yang pernah diucapkan oleh para tokoh tersebut.

Foto-foto diberi cap berwarna merah dengan tulisan "Terbukti. Penjahat demokrasi Indonesia".

Pada foto Luhut misalnya, Kontras menuliskan bahwa Luhut sempat mengklaim memiliki data yang menunjukkan bahwa rakyat Indonesia menghendaki penundaan pemilu. Kemudian, tertera pernyataan langsung Luhut dalam foto tersebut.

Selain kepada Luhut, Tito, dan Muhaimin, Kontras juga memberikan label "penjahat demokrasi" kepada Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Sekretaris Jenderal PSI Dea Tunggaesti, Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Rivanlee mengatakan, Kontras terus memantau pergerakan berbagai pihak, mulai dari elite partai hingga nonpejabat publik. Ia pun mengatakan, tidak tertutup kemungkinan daftar nama ini akan bertambah.

"Kami baru menyoroti ke arah sana (tujuh tokoh) terlebih dahulu karena mereka paling punya langkah, kewenangan, dan kewajiban untuk menolak wacana tersebut," ujar Rivanlee.

Merespons unggahan tersebut, Sekjen PSI Dea Tunggaesti, mengatakan partainya tidak memiliki kewenangan untuk mengusulkan amendemen konstitusi karena belum memiliki perwakilan di DPR RI.

Menurutnya, PSI hanya mengingatkan bahwa wacana penambahan masa jabatan presiden harus sesuai konstitusi.

"PSI saat ini belum ada di Parlemen, kami tidak bisa mengusulkan amandemen konstitusi. Porsi kami mengingatkan bahwa wacana penambahan masa jabatan haruslah sesuai konstitusi," kata Dea saat diwawancara.

Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily, mempertanyakan cap "penjahat demokrasi" yang disematkan Kontras kepada Airlangga.

Menurut Ace, sikap Golkar menghargai aspirasi masyarakat terkait penundaan pemilu. Ia mengatakan, setiap pendapat harus dihargai.

"Kita menghargai pendapat kok disebut penjahat demokrasi? Apapun pendapat orang ya kita harus hargai. Kita harus hormati," ujar Ace.

"Justru yang antidemokrasi itu orang yang belum apa-apa sudah menuduh penjahat," imbuh dia.

Sementara itu, CNNIndonesia.com telah menghubungi Sekjen PAN Eddy Soeparno, Waketum PAN Viva Yoga Mauladi, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Benni Irwan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia terkait pernyataan KontraS. Namun, mereka belum memberi respons hingga berita ini disiarkan.

CNNIndonesia.com juga belum bisa menghubungi pihak Luhut untuk mendapat klarifikasi atas sikap Kontras.