PeduliLindungi Dituduh Langgar HAM, PDIP Minta AS Belajar ke Indonesia
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Rahmad Handoyo menyarankan Amerika Serikat belajar ke Indonesia dalam menangani pandemi Covid-19.
Saran itu disampaikan setelah mengetahui laporan Amerika Serikat (AS) terkait dugaan pelanggaran HAM dan privasi publik melalui aplikasi PeduliLindungi.
"Daripada merilis tudingan dugaan pelanggaran HAM, AS lebih baik belajar manfaat sistem aplikasi PeduliLIndungi dalam mendeteksi Covid-19," kata Handoyo kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (16/4).
"Amerika perlu belajar dari Indonesia agar lebih sukses mengendalikan Covid-19," tuturnya.
Handoyo juga mempertanyakan dasar laporan Amerika Serikat (AS) soal dugaan aplikasi PeduliLindungi melanggar hak asasi manusia (HAM) dan privasi publik.
Lihat Juga : |
Ia meminta Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) AS tidak menjustifikasi langkah Indonesia hanya berdasarkan laporan sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM).
"Sangat tidak adil kalau laporan analisis pelanggaran HAM dasarnya hanya sebatas LSM," tuturnya.
"Jangan lupa, Indonesia pernah diundang AS untuk bertukar pikiran bagaimana mengendalikan Covid-19. Semestinya fakta ini dihormati, bukan justru mencari satu kesalahan yang hanya berdasarkan laporan LSM, dan nyatanya PeduliLindungi telah berhasil melindungi rakyat dari pandemi."
Sebelumnya, Kemenlu AS menerbitkan laporan berjudul '2021 Country Reports on Human Rights Practices: Indonesia'. Salah satu yang disorot dalam laporan itu terkait gangguan sewenang-wenang atau melanggar hukum terkait privasi.
Laporan itu membeberkan lembaga swadaya masyarakat (LSM) menyatakan petugas keamanan terkadang melakukan pengawasan tanpa surat perintah terhadap individu, tempat tinggal dan memantau panggilan telepon. Laporan itu menyoroti penggunaan PeduliLindungi.
"Aplikasi ini juga menyimpan informasi tentang status vaksinasi individu. LSM menyatakan keprihatinan tentang informasi apa yang dikumpulkan oleh aplikasi dan bagaimana data ini disimpan dan digunakan oleh pemerintah," tulis laporan itu.
(mts/chri)