Gratifikasi Tiket MotoGP Lili Pintauli KPK Diduga dari Pertamina

Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pihak Pertamina (Persero) kooperatif untuk membantu mengusut dugaan gratifikasi berupa penerimaan fasilitas untuk menonton MotoGP Mandalika yang diperoleh Komisioner Lili Pintauli Siregar.

"Dewas berharap kepada pihak-pihak terkait, termasuk Pertamina dan anak perusahaannya, bisa bekerja sama dan koperatif, yakni dengan memberikan keterangan secara benar dan jujur mengenai informasi yang mereka ketahui," ujar Anggota Dewas, Syamsuddin Haris, kepada wartawan, Senin (18/4).

Syamsuddin memastikan Dewas akan menjalani tugas secara transparan dan profesional. Ini sekaligus menjawab permintaan Menkopolhukam Mahfud MD yang merespons laporan Amerika Serikat untuk HAM di Indonesia tahun 2021, satu di antaranya terkait penegakan terhadap pelanggaran etik Lili.

"Tidak ada yang ditutup-tutupi. Saat ini Dewas masih dalam tahap pengumpulan informasi, bahan, dan keterangan dari pihak-pihak terkait yang diduga mengetahui dan memiliki informasi tentang dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh ibu LPS [Lili Pintauli Siregar]," kata Syamsuddin.

CNNIndonesia.com sudah menghubungi Manager Media Communications Pertamina, Heppy Wulansari. Namun yang bersangkutan belum merespons.

Lili dilaporkan ke Dewas KPK atas dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku karena diduga menerima fasilitas akomodasi hotel hingga tiket menonton ajang balap MotoGP Mandalika 18-20 Maret 2022 dari salah satu perusahaan BUMN.

Sumber CNNIndonesia.com menuturkan Dewas telah meminta dokumen mengenai laporan tersebut.

Di antaranya bukti pemesanan dan pembayaran tiket MotoGP tanggal 18-20 Maret 2022 pada Grandstand Premium Zona A. Kemudian, pemesanan penginapan di Amber Lombok Beach Resort tanggal 16-22 Maret 2022.

Belum ada respons dari Lili terhadap laporan tersebut. Nomor telepon yang bersangkutan tidak bisa dihubungi hingga berita ini ditulis.