Anies Dapat SP1 dari Warga: 9 Masalah Krusial Belum Tuntas

Warga yang tergabung dalam Koalisi Perjuangan Warga (Kopaja) menyampaikan Surat Peringatan (SP1) kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Mereka menuntut Anies menyelesaikan sembilan masalah krusial yang ada di Jakarta.

Penyampaian SP1 dilakukan di Balai Kota Jakarta, Jumat (22/4). Menurut warga, dengan sisa waktu enam bulan lagi sebelum masa jabatannya habis, Anies harus menyelesaikan sejumlah permasalahan itu.

Sembilan masalah krusial itu yakni soal sulitnya akses air bersih di Jakarta akibat swastanisasi air. Jenny Silvia dari LBH Jakarta, mengatakan, sejak 1997, air bersih di Jakarta diprivatisasi oleh pemerintah melalui perjanjian kerja sama yang dibuat PAM Jaya dengan Palyja dan Aetra.

"Sejak saat itu hingga kini penguasaan dan pengelolaan air Jakarta beralih dari negara ke swasta," ujar Jenny di Balai Kota, Jumat (22/4).

Sejak perjanjian kerja sama tersebut berlaku, warga mengalami sejumlah kerugian. Di antaranya jangkauan air bersih hanya bisa mencakup 62 persen wilayah Jakarta, dan 22,85 persen warga Jakarta tidak menikmati pelayanan air bersih.

Warga juga menyoroti penanganan banjir Jakarta yang belum optimal. Padahal, salah satu janji politik Anies saat Pilkada 2017 lalu adalah peningkatan efektivitas program penanggulangan banjir.

"Namun, hingga saat ini, masih banyak permasalahan terkait banjir yang belum selesai," tuturnya.

Tidak hanya itu, warga juga mendesak Anies bersikap tegas terkait reklamasi. Sebab, 1 dari 23 janji Anies adalah menghentikan reklamasi Teluk Jakarta untuk kepentingan pemeliharaan lingkungan hidup serta perlindungan terhadap nelayan dan masyarakat pesisir.

Sedangkan, janji tersebut tidak dijalankan konsisten dengan membiarkan tiga pulau; C, D, dan G tidak dicabut izinnya dan 13 lainnya dicabut serta memberikan izin reklamasi Ancol.

Warga kemudian mempermasalahkan hunian layak. Warga menilai, sejak Anies menjabat sampai hari ini, memiliki hunian yang layak di Jakarta hanya angan semata bagi warga ibu kota.

Selanjutnya, warga menyoroti masalah penggusuran paksa yang masih terjadi di era Anies. Padahal, salah satu komitmen Anies saat kampanye adalah perlindungan hak atas tempat tinggal warga Jakarta dengan pendekatan pembangunan yang tidak menggusur paksa.

Akan tetapi, warga melihat penggusuran masih terjadi dan puluhan kampung di Jakarta masih dalam ancaman penggusuran seperti Pancoran Buntu II, Kapuk Poglar, Kebun Sayur, Tembok Bolong, dan lainnya.

Jenny menambahkan, warga juga menyoroti penanganan pandemi Covid-19 di Jakarta yang belum sosial. Menurut warga, sejauh ini penanganan Covid-19 di Jakarta cukup baik dalam hal pengelolaan data dan informasi.

"Namun, terdapat tanggung jawab yang belum maksimal dan bahkan buruk dikerjakan Pemprov DKI. Pada 2021, angka testing tidak sesuai target dan fasilitas kesehatan kolaps," ujar Jenny.

Selain itu, warga menyoroti hal lain seperti buruknya kualitas udara Jakarta yang sudah melebihi baku mutu udara ambien nasional, ketidakseriusan Pemprov DKI dalam memperluas akses terhadap bantuan hukum, serta lemahnya perlindungan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di Teluk Jakarta.

"Sembilan permasalahan publik tersebut sangat krusial, karena berkaitan langsung dengan standar kehidupan layak yang berhak didapatkan setiap warga dan wajib dipenuhi oleh pemerintahnya," pungkas Jenny.