Kepala BIN Pastikan Pembangunan IKN Nusantara Tak Gerus Kearifan Lokal

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Budi Gunawan mengklaim pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim) tak akan menggerus kebudayaan dan kearifan lokal.

Menurutnya, kampung dan dusun yang ada akan menjadi penyangga kota inti yang bakal ditata dengan konsep smart village.

"Kebudayaan dan kearifan lokal tidak akan tergerus, tetapi direvitalisasi menjadi bagian dari jiwa IKN Nusantara. Ini adalah sinergi antara kearifan lama yang terbukti baik dengan nilai-nilai baru yang terbukti memberi keunggulan," kata Budi dalam keterangannya yang diterima CNNIndonesia.com, Minggu (24/4).

Ia menyampaikan, keberhasilan pembangunan IKN Nusantara tidak hanya diukur dari capaian fisik semata. Menurut Budi, peradaban luhur manusia di IKN Nusantara dan di sekelilingnya juga akan menjadi tolok ukur nantinya.

Lihat Juga : Kominfo Ungkap Alasan Warga IKN Kurang Paham Siaran TV Digital

"Manusia akan menjadi elemen terpenting IKN Nusantara," katanya.

Lebih lanjut, Budi menyampaikan, sambutan positif dan harapan warga Kaltim dalam merespons pembangunan IKN Nusantara menunjukkan kejernihan hati masyarakat menerima perubahan untuk kemajuan.

Dia memandang, kearifan lokal para pemangku adat mampu menangkap niat baik pemerintah dalam memajukan wilayah lain Indonesia yang hanya bertumpu di Pulau Jawa selama ini.

Budi pun menegaskan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali, pemindahan IKN bukan sekadar memindahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan membangun gedung-gedung pemerintahan saja.

"Tetapi juga memindahkan pusat pertumbuhan, sekaligus lompatan untuk transformasi bangsa menuju Indonesia yang maju, adil dan makmur," tambah purnawirawan jenderal polisi bintang empat tersebut.

Lihat Juga : Ngabalin Klaim Warga Kaltim Antusias dengan Pembangunan IKN Nusantara

Sebagai informasi, pemindahan IKN merupakan gagasan Jokowi usai terpilih pada Pilpres 2019. Dia menetapkan ibu kota negara akan dipindah dari DKI Jakarta ke IKN Nusantara.

Rencana itu telah memiliki landasan hukum, yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN. Pemindahan IKN tinggal menunggu penyelesaian pembangunan infrastruktur dasar dan penerbitan keputusan presiden.