BURT Bakal Minta BPK Audit Pengadaan Gorden Rumah Dinas DPR

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Achmad Dimyati Natakusumah mengatakan akan meminta Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit anggaran pengadaan gorden rumah dinas anggota DPR.

Selanjutnya, BURT akan memutuskan apakah pengadaan gorden itu akan dilanjutkan atau tidak.

"Saya akan minta Inspektorat Utama dan BPK untuk audit segera terkait harga dan pengadaannya baru BURT akan memutuskan lanjut atau tidak dan dicek ada berapa yang ikut lelang dan kenapa yang di bawahnya tidak memenuhi syarat," kata Dimyati kepada wartawan, Senin (9/5).

Dimyati mengakui BURT mengetahui dan pernah membahas anggaran pengadaan gorden rumah dinas anggota DPR.

Namun, menurutnya, proses pengadaan gorden dengan sistem tender itu bersifat bebas dan tidak bisa diintervensi pimpinan serta anggota dewan.

"Semua digodok di BURT untuk anggaran DPR. Tidak bisa ujug-ujug. Tapi terkait mekanisme pengadaan itu bebas dan mandiri, pimpinan dan anggota DPR, apalagi BURT tidak bisa intervensi dan ikut campur," ujar politikus PKS itu.

Adapun tender pengadaan gorden rumah dinas anggota DPR itu dimenangkan PT Bertiga Mitra Solusi dengan anggaran sebesar Rp43,5 Miliar.

Perusahaan tersebut memenangkan lelang meskipun menawarkan harga paling tinggi di antara peserta lelang lainnya.

Jika melihat situs bertigamitrasolusi.com, mereka mengaku sudah beroperasi sejak 2014. Di situs juga tercantum perusahaan-perusahaan besar yang pernah menjadi mitra. Akan tetapi, di bagian contact, tak ada alamat email maupun nomor telepon yang bisa dihubungi.

CNNIndonesia.com sudah berupaya menghubungi lewat kolom pesan yang tertera di situs, namun hingga saat ini belum ada jawaban. CNNIndonesia.com juga telah menyambangi kantor PT Bertiga Mitra Solusi yang beralamat di kawasan Green Lake City, Tangerang, Banten.

Namun, berdasarkan informasi yang disampaikan salah seorang karyawan yang mengaku bekerja sebagai sopir, PT Bertiga Mitra Solusi tengah melaksanakan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) karena ada pegawai positif Covid-19.

Mereka pun masih bungkam soal kemenangan yang diperoleh dalam tender pengadaan gorden rumah dinas anggota DPR.

Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan bahwa proses pengadaan barang dan jasa harus mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 agar tata laksana prosesnya tidak menyalahi aturan.

Plt Juru Bicara Penindakan KPK Ali Fikri mengimbau agar seluruh tahapan dalam proses pengadaan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Hal itu untuk mencegah pihak-pihak tertentu mengambil keuntungan pribadi dengan cara-cara yang melanggar hukum.