DPRD Tanya Anggaran Proyek Pengelolaan Sampah Sunter Bengkak Rp5,2 T

CNN Indonesia
Senin, 23 Mei 2022 17:23 WIB
Dirut Jakpro menjelaskan penambahan anggaran Rp1,2 triliun untuk proyek pengelolaan sampah ITF Sunter itu digunakan untuk membayar bunga pinjaman.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan groundbreaking ITF Sunter, 20 Desember 2018. (CNN Indonesia/Patricia Diah Ayu Saraswati)
Jakarta, CNN Indonesia --

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah mempertanyakan kebutuhan anggaran untuk proyek pengelolaan sampah intermediate treatment facility (ITF) Sunter membengkak jadi Rp5,2 triliun.

Ida menanyakan itu kepada Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Widi Amanasto dalam rapat di Komisi D DPRD DKI Jakarta, Senin (23/5).

"Sudah saya sampaikan Pak Widi, saya pernah duduk bareng dengan forum, waktu itu JSL (Jakarta Solusi Lestari) itu anggarannya tidak sebesar Rp5,2 triliun," kata Ida.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Ida, sebelumnya Jakpro selaku pihak yang ditugaskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun ITF Sunter hanya mengajukan dana pinjaman sebesar Rp4 triliun. Bahkan, Ida mengklaim saat itu seharusnya anggaran bisa ditekan lagi.

"Bahkan saya katakan kepada forum ini kalau mau ditekan sebenarnya Rp3 triliun cukup," tutur Ida.

Menjawab Ida, Widi menjelaskan penambahan anggaran Rp1,2 triliun itu untuk membayar bunga pinjaman kepada PT SMI.

"Pengajuan pinjaman kita waktu SMI. Kita ajukan ke SMI senilai Rp4 triliun. Bunga yang kita bayarkan melalui Pemprov ke SMI sekitar Rp1,2 triliun. Jadi, total yang harus dibayarkan Rp5,2 triliun," jelas Widi.

Widi mengakui Jakpro sempat mengusulkan pinjaman dana sebesar Rp4 triliun untuk pembangunan ITF Sunter dalam RAPDB. Namun, usulan tersebut ditolak Badan Anggaran DPRD DKI.

"Ini (Rp4 triliun) pinjaman komersial melalui SMI yang dulu di Banggar tidak diterima," tuturnya.

Sebagai informasi, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi sempat mencoret usulan pinjaman uang sebesar Rp4.026 triliun yang diajukan PT Jakpro dalam Rancangan APBD DKI Jakarta Tahun 2022.

Saat itu, Pras beralasan, pihaknya belum mendapatkan penjelasan lengkap dari eksekutif terkait pinjaman itu. Ia khawatir jika rancangan anggaran tersebut diresmikan menjadi perda akan jadi masalah.

(dmi/kid)


[Gambas:Video CNN]
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER