PPKM Bakal Dicabut, Pemerintah Gelar Evaluasi Bareng Epidemiolog

CNN Indonesia
Senin, 23 Mei 2022 17:05 WIB
Sejumlah kondisi jadi rujukan status PPKM dicabut di Indonesia, salah satunya dengan mempertimbangkan tren penularan kasus Covid-19 yang semakin berkurang.
Pemerintah akan mencabut status PPKM dengan terlebih dulu mempertimbangkan sejumlah aspek. Foto: CNN Indonesia/Damar Sinuko
Jakarta, CNN Indonesia --

Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono  menyatakan setidaknya ada tiga kondisi yang bakal menentukan keberlanjutan nasib Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sebagai upaya mengendalikan pandemi virus corona (Covid-19) di Indonesia.

Dante menyebut parameter yang digunakan pemerintah adalah dengan menghitung Rt atau effective reproduction number Covid-19. Rt merupakan jumlah penularan efektif pada kasus sekunder di populasi. Nilai di bawah 1 indikasi bahwa wabah sudah terkendali dan jumlah kasus baru semakin berkurang.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Mengenai status PPKM yang memang nantinya akan dihapus, kami sedang melakukan evaluasi dengan para epidemiolog," ujar Dante dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI, Senin (23/5).

Dante melanjutkan, pada opsi pertama, apabila kurang dari dua bulan nilai Rt kurang dari satu maka PPKM akan diperpanjang setiap dua pekan. Opsi kedua, apabila Rt Covid-19 selama 4 bulan kurang dari 1, maka PPKM akan diperpanjang sebulan sekali.

"Ketika status Rt nya kurang dari 1 dan sudah mencapai 6 bulan, maka kemungkinan PPKM tidak perlu diupdate lagi," kata dia.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy sebelumnya juga mengatakan pemerintah berpeluang besar menghapus PPKM dalam waktu secepatnya. Ia juga memastikan pemerintah tetap mempertimbangkan secara matang masukan dari berbagai pakar dalam memutuskan penghapusan PPKM.

Ia mengatakan salah satu indikator transisi menuju endemi di Tanah Air adalah keputusan Presiden Joko Widodo yang melonggarkan kebijakan bermasker di ruang terbuka dengan sirkulasi udara yang baik serta pertimbangan jarak yang aman.

Selain itu, pemerintah juga mulai menghapus kebijakan gelembung perjalanan (travel bubble) pada pertemuan The Seventh Session of the Global Platform (GPDRR 2022) 23-28 Mei 2022 di Bali.

(khr/gil)


[Gambas:Video CNN]
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER