Gubernur Maluku Lantik Kepala BIN Sulteng jadi Pj Bupati Seram Barat

Gubernur Maluku Murad Ismail melantik Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sulawesi Tengah, Brigjen TNI Andi Chandra As'adudin menjadi penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat.

Chandra dilantik di Alun-alun Lapangan Merdeka Kota Ambon, pada Rabu, (24/5) sore WIT. Chandra menggantikan Bupati Seram Bagian Barat Yustinus Akerina yang massa jabatannya berakhir pada 22 Mei 2022.

Selain Chandra, Gubernur Murad juga melantik Penjabat Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena, yang sebelumnya Sekretaris DPRD Provinsi Maluku.

Penjabat Bupati Pulau Buru, Djalaludin Salampessy, yang sebelumnya Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku.

Kemudian Penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar, Daniel Indey, yang sebelumnya Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Maluku.

"Dengan resmi saya melantik saudara Andi Chandra As'adudin sebagai penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat, saudara penjabat Wali Kota Ambon Bodewin M Wattimena, dan saudara Djalaludin Salampessy sebagai penjabat Bupati Buru,"ucap Murad, Selasa, (24/5).

Pelantikan penjabat kepala daerah kabupaten/kota itu dilakukan seiring berakhirnya masa jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ambon periode 2017 - 2022, Richard Louhenapessy-Syarif Hadler.

Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Barat periode 2017 - 2022, Yustinus Akerina, Bupati dan Wakil Bupati Pulau Buru periode 2017-2022, Ramli Ibrahim Umasugi - Amostafa Besan dan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar periode 2017-2022, Fetrus Patlolon - Agustinus Utuwaly.

Pilkada Serentak 2024

Murad menuturkan pelantikan para penjabat saat ini merupakan tahapan pemerintah pusat dalam rangka menghadirkan pilkada nasional 2024.

Ia mengatakan tugas penting penjabat bupati dan wali kota sebagai keputusan menteri tentang pengangkatan bupati dan wali kota adalah hal utama yang harus diprioritaskan. Sebagai Gubernur Maluku,  Murad menyatakan akan melakukan pengawasan ketat per tiga bulan.

"Saudara-saudara bupati dan wali kota setiap tiga bulan saudara-saudara akan melaporkan tugas sebagai bahan evaluasi kinerja,"ucapnya.

Untuk itu, kata Murad, empat penjabat bupati dan wali Kota segera menyiapkan langkah-langkah sebagai konsilidasi birokrasi sehingga tercipta birokrasi yang tak berkotak kotak.

Murad juga meminta seluruh ASN dan OPD di empat kabupaten yang punya pimpin baru untuk mendukung penjabat yang ditunjuk negara.

Di tengah sambutan, Murad meminta empat penjabat Bupati dan Wali Kota bertugas di daerah masing-masing segera melakukan koordinasi dengan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) untuk mengaudit program pembangunan dan keuangan daerah 2022.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan penunjukan Chandra sebagai Pj Bupati Seram Barat sesuai dengan putusan Mahkamah Kontitusi (MK).

Ia menilai putusan MK menyebutkan anggota TNI/Polri yang tidak aktif secara fungsional di institusi induk, tapi ditugaskan di institusi lain bisa menjadi penjabat kepala daerah.