Demokrat Sindir Luhut Banyak Urusan: Kini Menko Minyak Goreng

Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyoroti penunjukkan Menko Maritim dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Panjaitan untuk mengurus persoalan minyak goreng sebagai bentuk ketergantungan kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia bahkan menyebut Luhut sebagai Menko Minyak Goreng.

Ihwalnya, bukan kali pertama bagi Luhut ditunjuk menangani persoalan besar meski bukan dalam bidangnya.

"Ada ketergantungan amat tinggi kabinet Jokowi dengan sosok ini. Setelah sebelumnya [Luhut] digelari Menteri Segala Urusan, bisa-bisa sekarang dianggap Menko Minyak Goreng," ujar Herzaky melalui keterangan tertulis, Rabu (25/5).

Herzaky melihat persoalan minyak goreng ini sudah terlalu lama berlangsung dan tak kunjung memiliki solusi yang memadai.

Ia pun menilai langkah Jokowi ini menunjukkan ada permasalahan yang tidak tertangani oleh kementerian terkait hingga menyebabkan mismanajemen mendalam.

"Karena banyak permasalahan tidak ditangani dengan baik oleh kementerian terkait, dan membutuhkan sosok menteri lain untuk memperbaikinya," ungkapnya.

Herzaky menduga kebijakan ini sebagai wujud organisasi yang tidak berjalan dengan baik. Menurutnya, Jokowi mesti melakukan evaluasi kinerja menteri bersangkutan.

"Tentunya ini bisa menimbulkan ketidakseimbangan dalam kabinet, saat ada menteri-menteri yang mendapat begitu banyak penugasan, dan ada yang seakan-akan dipinggirkan," tutur Herzaky.

Meski demikian, ia menyebut rakyat tak terlalu peduli soal sosok yang mengurus minyak goreng ini. Sebab, masyarakat hanya menunggu hasil akhir ketika kisruh minyak goreng berakhir dan harga-harga kembali normal.

"Rakyat tidak peduli siapa yang mengurus minyak goreng ini di kabinet. Rakyat butuhnya kisruh minyak goreng ini tuntas, harga minyak goreng dalam kemasan kembali turun," pungkasnya.

Sebelumnya, Jokowi menunjuk Luhut untuk menangani minyak goreng. Luhut akan mengurus kelangkaan minyak goreng di Jawa dan Bali.

Jokowi beberapa kali memberi jabatan kepada Luhut untuk menangani sejumlah hal. Jabatan yang diemban Luhut bervariasi, mulai dari Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri hingga Koordinator PPKM Jawa-Bali.

Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi menyebut Luhut akan berkoordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga dalam tugas barunya.

"Dalam melaksanakan tugas tersebut pemerintah harus saling berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Satgas Pangan, BPKP, Kejaksaan Agung untuk pengawasannya," kata Jodi kepada CNNIndonesia.com.

Ia juga menegaskan penunjukkan Luhut tak berkaitan dengan adanya kepentingan pribadi. 

"Namanya diperintah Presiden ya tinggal amankan dan laksanakan saja. Untuk orang banyak kok. gak ada kepentingan Pak Luhut selain untuk kebaikan bersama. Sekali-kali berfikir positif lah," tegas Jodi.