NU Jawa Timur Tolak TNI/Polri Jadi Pj Kepala Daerah

Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur (Jatim) dengan tegas menolak pengangkatan anggota TNI/Polri aktif sebagai penjabat (Pj) kepala daerah.

Wakil Ketua PWNU Jawa Timur KH Abd Salam Shohib pengangkatan anggota TNI/Polri sebagai PJ merupakan preseden buruk yang akan membangkitkan kembali Dwifungsi TNI/Polri.

"Penunjukan perwira TNI/Polri aktif sebagai pejabat kepala daerah merupakan preseden buruk yang akan membangkitkan kembali Dwifungsi TNI/Polri, sekaligus menciderai cita-cita Reformasi dan kemunduran prinsip demokrasi," kata Gus Salam, Senin (30/5).

Ia mengatakan, NU sebagai bagian elemen civil society mengingatkan bahwa penunjukan anggota TNI/Polri yang masih aktif bertugas, berlawanan dengan semangat Reformasi.

Seperti diketahui, Brigjen TNI Andi Chandra As'aduddin sebagai Pj Bupati Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku. Selain itu, juga Paulus Waterpauw merupakan perwira bintang tiga Polri.

Lihat Juga : Kontras Kritik TNI/Polri Jadi Pj Kepala Daerah: Pembangkangan UU

Paulus Waterpauw ditunjuk sebagai Pj Gubernur Papua Barat untuk menggantikan Dominggus Mandacan. Paulus dilantik sebagai pj oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pada 12 Mei 2022.

"PWNU Jatim mengajak kekuatan masyarakat sipil di Indonesia untuk bersama-sama menolak kebijakan pemerintah tersebut," tegas Gus Salam.

Pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar itu menegaskan, PWNU Jatim pun mengeluarkan tugas sikap. Pertama, tidak sepakat dengan penunjukan TNI/Polri jadi Pj Kepala Daerah karena berlawanan dengan Semangat Reformasi.

"Kedua, meminta pemerintah pemerintah jangan memanfaatkan kewenanganya dengan cara mencoreng demokrasi dan berharap pengangkatan Pj tersebut harus transparan, jujur dan tidak berlawanan dengan nilai-nilai demokrasi," ucapnya.

"Ketiga, mengajak semua elemen masyarakat sipil, Ormas dan LSM untuk bersama-sama mengawal dan Perduli dengan jalannya Reformasi dan demokrasi serta tidak takut untuk kritis dan memberikan kritiknya konstruktif kepada Pemerintah," tambahnya.

Lihat Juga : MK Ungkap Alasan Kabinda Sulteng Jadi Pj Bupati Tak Langgar Aturan