Realisasi APBD Tertinggi, Pemprov Kepri Terima Penghargaan Mendagri

Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad mengapresiasi kinerja jajarannya, mulai dari para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga jajaran staff yang sudah bekerja merealisasikan APBD Kepri tahun 2021 dengan sangat baik.

Sebab, kerja sama yang baik telah membuahkan hasil yang maksimal. Salah satunya pihaknya mendapatkan penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri, karena berhasil membawa Pemerintah Provinsi Kepri sebagai Pemerintah Daerah (Pemda) dengan realisasi belanja APBD tertinggi di 2021.

"Artinya tim kita telah berjalan dengan baik, sehingga strategi yang kita terapkan dijalankan oleh semua OPD. Penghargaan ini hasil kerjasama kita semua. Kini kita sudah mendapatkan penghargaan ini, tugas kita selanjutnya adalah mempertahankannya dari tahun ke tahun," kata Ansar kepada wartawan, Jumat (3/6).

Penghargaan yang diberikan langsung Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Hotel Bidakara Jakarta Selatan, Kamis (2/6) dan diterima langsung oleh Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad. Penghargaan ini diberikan dalam acara Penganugerahan Realisasi APBD dan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Keuangan Daerah Tahun 2022.

Ada empat kategori penghargaan yang diberikan dari Kemendagri, masing-masing kategori Realisasi Pendapatan Daerah tertinggi, kategori Realisasi Belanja Daerah Tertinggi, kategori Realisasi Peningkatan PAD tertinggi dan kategori realisasi Program Taspen (Taspen Award).

Untuk setiap kategori diberikan masing-masing kepada lima pemerintah provinsi, lima pemerintah kabupaten dan lima pemerintah kota.

Dalam sambutannya, Tito mengatakan jika uang merupakan darahnya sebuah organisasi. Sehingga bisa dipastikan organisasi tidak akan bisa berjalan jika tidak ada uang. Namun demikian, uang yang dimiliki sebuah organisasi harus direalisasikan dengan baik.

Yakni mulai dari tahap perencanaan dan penyalurannya dan pertanggungjawabannya. Sehingga dengan demikian organisasi bisa berjalan secara berkesinambunagn dan baik pula.

"Uang ini penting, dan sudah menjadi anatomi sentral sebuah organisasi," kata Menteri Tito usai memberikan penghargaan.

Sebagaimana diketahui APBD Provinsi Kepulauan Riau pada 2021 Rp3.918 triliun dengan realisasi pendapatan sebesar Rp3.809 triliun atau sebesar 98,85 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp3.854 triliun, dan realisasi belanja sebesar Rp3.703 triliun atau sebesar 94,52 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp3.918 triliun.

Sedangkan realisasi pembiayaan sebesar Rp64.454 miliar atau sebesar 99,91 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp64.513 miliar. Dengan jumlah silpa audited tahun anggaran 2021 sebesar Rp170.514 miliar (LHP-BPK tahun 2021).

Ansar Ahmad yang pernah menjabat sebagai Bupati Bintan selama dua periode dan mantan anggota DPR RI ini pun membeberkan brierbagai strategi yang dilakukannya dalam rangka Percepatan Penyerapan Realisasi APBD.

Yakni dimulai dengan memperkuat aspek perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan APBD dalam rangka mencapai target kinerja pembangunan yang berkesinambungan dan membawa manfaat bagi petumbuhan ekonomi daerah.

Kemudian mempercepat penyelesaian administrasi kegiatan seperti penyerahan DPA lebih awal, kenudian penunjukan pejabat pengelola keuangan seperti PA,KPA,PPTK, Bendahara Penerimaan /Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu, PPK-SKPD dan lainnya.

"Saya selalu tekankan kepada jajaran OPD agar terus meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran dengan cara mempercepat proses pengadaan barang dan jasa, atau lakukan lelang dini, terutama untuk pekerjaan fisik," kata Ansar di Jakarta.

Hal tersebut tentunya dilakukan setelah ranperda APBD mendapat Persetujuan dari DPRD, tujuannya agar bisa selesai tepat waktu.

Strategi lainnya yang disampaikan oleh Ansar adalah dengan mempercepat penyaluran anggaran dengan cara melakukan pembayaran pekerjaan secara terjadwal dan sesuai tahapan pembayaran (termyn) pembayaran berdasarkan progres pekerjaan.

Kemudian percepatan penyelarasan SIPD dengan menyesuaikan proses penganggaran dan penatausaahaan berbasis SIPD yang di asistensi oleh Kementerian Dalam Negeri.

"Sebisa mungkin, kita meminta agar tidak ada OPD yang melaksanakan kegiatan-kegiatannya di Penghujung tahun, Terutama OPD yang memiliki kegiatan-kegiatan pekerjaan fisik," tegasnya.

Dan yang terpenting, lanjut Gubernur, rapat evaluasi dilakukan secara rutin dan berkala terhadap pelaksanaan APBD yang dilaksanakan Oleh OPD sehingga jika ada kendala dalam pelaksanaannya, bisa segera dicarikan solusi secara cepat.