Polri akan menyerahkan Mitsuhiro Taniguchi (47) ke kepolisian Jepang usai berhasil menangkap buronan tersebut di wilayah Lampung Tengah pada Selasa (7/6) kemarin.
"Iya, prosedurnya seperti itu. Setelah pemeriksaan selesai, maka secara administrasi akan dilakukan langkah-langkah seperti itu," kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi, Rabu (8/6).
Ia menyebutkan pihaknya tengah menjalin koordinasi dengan Imigrasi dan kepolisian Jepang pasca penangkapan buronan kasus penipuan dana bantuan sosial Covid-19 tersebut.
Namun, Dedi belum dapat menjelaskan lebih lanjut mengenai proses atau mekanisme yang akan ditempuh dalam penanganan kasus itu karena merupakan kewenangan dari Imigrasi.
Terpisah, pada waktu yang sama pihak Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI menggelar jumpa pers terkait di kantornya siang ini.
Dedi mengatakan Mitsuhiro akan ditindak sesuai dengan Undang-undang Keimigrasian di Indonesia.
"Polri hanya membantu memaksimalkan untuk menemukan dan menangkap. Proses administrasi itu wewenang mereka (Imigrasi dan polisi Jepang)," kata dia.
Sebagai informasi, Mitsuhiro ditangkap di rumah warga bernama Masduki yang berprofesi sebagai guru di Lampung Tengah.
Menurutnya, ia tak menetap di rumah tersebut. Melainkan hanya datang sesekali untuk tinggal sejak 4 Mei 2022 lalu.
Dalam hal ini, kata Dedi, Masduki memberikan tempat bagi Mitsuhiro untuk dapat menetap lantaran mengaku sebagai seorang investor ikan.
"Tinggal, tetapi tidak menetap. Kadang satu minggu sekali, kadang dua minggu sekali," jelasnya.
Sebagai informasi, Mitsuhiro diburu polisi Jepang lantaran kelompoknya membuat ratusan proposal subsidi palsu dan menerima sekitar 960 juta yen atau Rp105,8 miliar. Polisi percaya ini kasus terbesar yang pernah ada di Jepang terkait dengan penipuan bansos yang hanya melibatkan satu kelompok.
Polisi sudah menangkap mantan istri Mitsuhiro, Rie Taniguchi (45), seorang eksekutif perusahaan; putra sulungnya, Daiki, 22, yang pekerjaannya tidak diketahui; dan putra keduanya, 21, yang saat itu berusia 19 tahun. Penyelidik Jepang mengatakan ketiganya mengajukan proposal palsu dari Juni hingga Agustus 2020
(mjo/kid)