Partai Buruh Sebut Tak Ada yang Ditahan Polisi Usai Demo Ricuh di DPR

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyebut tak ada peserta aksi yang ditahan oleh aparat kepolisian usai demo berujung ricuh di depan Gedung DPR, Rabu (15/6).

Said mengatakan bentrok antara massa aksi dengan polisi terjadi karena salah paham semata. Kericuhan terjadi ketika ada penolakan pemasangan kawat berduri di depan Gerbang Gedung DPR.

"Massa tidak ada yang ditahan, polisi, Kapolres dari unsur Polda Metro Jaya, semua kooperatif," ujarnya dalam konferensi pers buruh di lokasi.

"Hanya salah paham saja. Tidak ada konflik, tidak ada yang ditahan, semua akomodatif dan pihak kepolisian dan TNI kooperatif dengan aksi ini," tuturnya.

Sebelumnya, pantauan CNNIndonesia.com di lokasi, Said Iqbal bersama sejumlah perwakilan buruh lainnya sempat masuk ke Kompleks Gedung DPR.

Said tampak melakukan negosiasi dengan aparat kepolisian setelah ketegangan mulai mereda. Tak berselang lama, sejumlah massa yang sempat ditangkap akhirnya keluar dari Gedung DPR RI.

Mereka yang sempat ditangkap tersebut juga langsung bergabung dengan massa aksi lainnya.

Dalam demo ini, massa aksi dari Partai Buruh tiba di depan Gedung DPR RI sekitar pukul 10.50 WIB. Mereka menolak pemasangan kawat berduri yang dipasang aparat kepolisian di depan Gerbang Utama DPR RI.

Massa aksi mencoba merangsek masuk dan mencabut kawat berduri yang telah dipasang sebelumnya. Setelahnya bentrokan terjadi antara sejumlah aparat dengan peserta aksi dari Partai Buruh.

Pantauan CNNIndonesia.com di lokasi, kurang lebih sekitar lima orang peserta aksi ditangkap oleh aparat kepolisian dan dibawa ke dalam kawasan DPR.

Diketahui, Said Iqbal mengatakan pihaknya bakal membawa lima isu utama sebagai tuntutan dalam unjuk rasa tersebut.

Yakni revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP), menolak Omnibus Law UU Cipta kerja, menolak masa kampanye 75 hari, pengesahan RUU PPRT dan menolak liberalisasi pertanian melalui WTO.

Iqbal mengatakan demo dilakukan secara serentak di beberapa wilayah seperti Bandung, Makassar, Banjarmasin, Banda Aceh, Medan, Batam, Semarang, Surabaya, Ternate hingga Ambon.

"Aksi 15 Juni akan dipusatkan di DPR RI dengan melibatkan hampir 10 ribu buruh," ucap Iqbal.