Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengklaim perombakan kabinet (reshuffle) yang dilakukan Presiden Joko Widodo bukan sesuatu yang datang tiba-tiba.
"Tentunya reshuffle ini dilakukan bukan hal yang tiba-tiba. Dengan pemikiran yang sudah cukup matang dan diskusi yang panjang, presiden memang memerlukan semacam refreshing dari beberapa menteri dan wakil menteri," kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (15/6).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pramono mengatakan saat ini merupakan momentum yang tepat bagi Jokowi melakukan perombakan kabinet. Ia menaruh harapan terhadap dua orang yang dilantik sebagai menteri dan tiga wakil menteri dapat memperkuat kinerja pemerintah ke depannya.
"Mudah-mudahan ini akan memperkuat kabinet yang ada," ujar dia.
Lebih lanjut, Pramono juga menyampaikan bahwa Jokowi yang telah menjabat selama delapan tahun sudah mengetahui apa yang dibutuhkan bagi jalannya roda pemerintahan. Jokowi, kata dia, juga memahami tentang seluk beluk persoalan energi hingga pangan untuk jadi prioritas penanganan.
"Presiden sudah memahami persoalan yang ada. Termasuk urusan minyak curah, urusan pangan, urusan energi, sehingga itulah yang menjadi prioritas dan untuk itu maka kenapa ada penyegaran di dalam tubuh kabinet," ujar politikus PDIP tersebut.
Selain itu, Pramono turut menyinggung bahwa reshuffle diperlukan di Kementerian Perdagangan untuk menghadapi situasi global saat ini. Salah satunya imbas persoalan inflasi yang menjadi persoalan banyak negara.
"Ini untuk membuat kabinet lebih bisa bekerja lebih lincah gitu ya karena kan tidak hanya semata-mata karena urusan di Kementerian Perdagangan karena sekarang ini urusan pangan persoalan inflasi, itu kan juga menjadi persoalan dunia," ucapnya.
Jokowi telah melantik Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan dan Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/BPN di Istana Negara, Jakarta.
Tak hanya mereka, Jokowi juga melantik tiga tokoh lainnya sebagai Wamen. Di antaranya Sekretaris Dewan Pembina PSI Raja Juli Antoni sebagai Wakil Menteri ATR/BPN. Kemudian John Wampi Watipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) dan Sekjen PBB Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker).
Lihat Juga : |