NasDem Bantah Ada Transaksi Parpol dalam Reshuffle Kabinet Jokowi

Partai NasDem membantah ada proses transaksional dalam perombakan atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju di bawah Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin kali ini.

Wakil Ketua Umum NasDem Ahmad Ali mengungkap tidak ada yang perlu ditransaksikan sebab NasDem sudah mendapat tiga kursi sejak awal Kabinet Indonesia Maju terbentuk.

"Apa yang mau di-deal-kan? Nasdem dari kemarin tiga kursi tetap tiga kursi. Kalau beda halnya NasDem dapat lima kursi itu yang patut kita pertanyakan," ujar Ali pada wartawan di Parkir Timur Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (15/6).

"Kita tidak pernah men-transaksional-kan itu," sambungnya.

Ali memaparkan ini bukan kali pertama NasDem mendapat jatah di dalam kabinet Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Periode pertama pemerintahan Jokowi, NasDem juga mendapat jatah empat kursi menteri.

"Kita dapat jatah kabinet itu kan enggak hanya sekarang. Itu sudah terjadi ketika pilpres 2014, dan 2019 kemarin itu hal yang sangat berbeda," sambungnya.

Ali kembali menegaskan reshuffle kabinet merupakan hak presiden seutuhnya. Ia mengungkap posisi NasDem tak akan berubah meski Jokowi tidak lagi melibatkan partainya di dalam kabinet.

"Apapun nanti keputusan presiden tentang kabinet tidak akan merubah posisi NasDem di kabinet di koalisi sendiri," ungkap Ali.

Ia pun memaparkan partainya tak akan terlibat dalam transaksi politik di dalam kabinet. Ali menilai hal itu tidak hanya dilakukan untuk jabatan-jabatan di eksekutif tetapi juga untuk proses internal pengusungan calon legislatif.

"Kita sangat menghindari dan itu dipraktikkan oleh NasDem bukan hanya soal jabatan yang eksternal, tapi dalam praktik politik internal dalam proses pengusungan caleg kepala daerah kami menjauhi hal-hal transaksional," tegasnya.

Sebagai informasi, hari ini Jokowi telah resmi melantik Zulhas sebagai menteri perdagangan menggantikan Muhammad Lutfi, Hadi Tjahjanto sebagai menteri ATR/kepala BPN menggantikan Sofyan Djalil.

Selain itu Sekretaris Dewan Pembina PSI Raja Juli Antoni sebagai wamen ATR/BPN, John Wempi Watipo sebagai wamendagri, dan Sekjen PBB Afriansyah Noor sebagai wamenaker.