Reshuffle Kabinet: Momen Jokowi Akomodir Parpol Ketimbang Isu Krusial
Presiden Joko Widodo kembali melakukan perombakan menteri atau reshuffle kabinet. Jokowi resmi mencopot Menteri Perdagangan Muhammad Luthfi dan menggantikan posisinya dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.
Kemudian posisi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang semula ditempati Sofyan Djalil kini digantikan oleh mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto. Reshuffle kabinet ini dikritik sejumlah pihak tak menyelesaikan persoalan ekonomi rakyat yang masih terseok-seok imbas pandemi Covid-19.
Ada sejumlah isu krusial yang dinilai tidak menjadi fokus Jokowi yang justru terlihat pamer kemesraan bersama ketua umum partai politik sebelum pengumuman reshuffle kabinet, Rabu (15/6).
Minyak Goreng Langka dan Permainan Mafia
Kenaikan harga minyak goreng masih menjadi persoalan yang juga tak kunjung selesai hingga kini. Pemerintah sempat mengeluarkan kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) menjadi Rp14 ribu per liter untuk minyak goreng (migor) kemasan. Imbasnya migor langka dan buat warga antre hingga 10 kilometer di beberapa wilayah RI.
Usai kebijakan HET, minyak goreng kembali terisi di pasar namun dengan harga yang tinggi. Usai diusut, salah satu biang kerok masalah minyak goreng langka dan mahal adalah ulah mafia.
Terkait kasus itu, Kejaksaan Agung menetapkan empat tersangka dalam kasus skandal pemberian ekspor minyak sawit mentah (CPO). Salah satu tersangka justru pejabat Kementerian Perdagangan, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Indrasari Wisnu Wardhana.
Diketahui, pemerintah sudah beberapa kali mengubah kebijakan terkait minyak goreng sejak awal tahun ini. Sebagai contoh, pemerintah semula memberlakukan HET untuk minyak goreng curah sebesar Rp11.500 per liter, minyak goreng kemasan sederhana Rp13.500 per liter, dan kemasan premium Rp14 ribu per liter.
Namun, pemerintah mencabut aturan itu dan melepas harga minyak goreng kemasan sesuai mekanisme pasar. Sebagai gantinya, pemerintah memberikan subsidi untuk minyak goreng curah. Namun, HET minyak goreng curah naik dari Rp11.500 per liter menjadi Rp14 ribu per liter atau setara Rp15.500 per kg.
Tak lama kemudian, Jokowi membuat kebijakan baru dengan melarang ekspor CPO dan turunannya pada 28 April 2022. Hal ini karena harga minyak goreng di dalam negeri tak kunjung turun. Namun, aturan itu hanya berlaku kurang dari sebulan. Jokowi kembali membuka keran ekspor CPO dan turunannya mulai 22 Mei 2022 lalu.
Sekarang, muncul wacana pemerintah akan menghapus minyak goreng curah di pasar. Perubahan kebijakan dalam waktu singkat ini membuat persoalan minyak goreng tak beres-beres.
Penyakit Kuku dan Mulut (PMK) Hewan Ternak
Belum selesai soal masalah minyak goreng yang mahal, penularan PMK terus menebarkan teror di tegah rakyat yang ingin merayakan Hari Raya Kurban atau Iduladha.
Data terakhir Kementerian Pertanian (Kementan) 11 Juni 2022, sebanyak 136.894 ekor hewan dinyatakan terjangkit, meningkat 24 kali lipat. Data dari laman Siagapmk.id itu mencakup 35.804 ekor yang sudah sembuh, 834 ekor dipotong bersyarat, 635 ekor mati, dan 99.621 ekor belum sembuh.
PMK kemudian terdeteksi di 179 kabupaten/kota di 18 provinsi. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang menjadi sorotan kritik publik soal kasus ini masih berdalih tingkat mortalitas (kematian), terutama pada sapi dewasa, rendah.
Mentan juga mengatakan RI tak perlu buru-buru menetapkan PMK sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) atau wabah nasional. Ia mengatakan KLB hanya akan membuat panik dan legitimasi RI di mata global bisa terpuruk.
Padahal, data-data terkini menunjukkan bahwa PMK adalah penyakit yang harus ditakuti karena tingkat penyebarannya amat cepat. Wabah PMK sudah menyebar di provinsi utama dengan populasi sapi terbesar: Jawa Timur, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Utara, dan Lampung.
Di sisi lain, peternak sudah teriak karena harga hewan ternak jatuh dan keluhkan keran impor yang masih dibuka pemerintah.
Akomodir Poltikus yang Hembuskan Jokowi 3 Periode
Zulhas yang ditarik menjadi Mendag oleh Jokowi juga menuai kritik. Masih segar di ingatan publik saat Zulhas dengan lantang sepakat terhadap usulan penundaan pemilu 2024. Ia menjelaskan lima alasan agar pemilu dapat diundur, salah satunya pandemi Covid-19 yang belum berakhir.
Zulhas mendukung ide Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang mengusulkan agar Pemilu 2024 ditunda antara satu hingga dua tahun.
Akibat usul Zulhas dan Cak Imin itu, aksi demonstrasi oleh mahasiswa dan sejumlah kalangan untuk menyuarakan penolakan penundaan pemilu dan masa jabatan tiga periode pecah di beberapa titik.
Tercatat, beberapa daerah seperti Palu, Bandung, Semarang, Palembang, Samarinda, Makassar, Ambon, dan Manokwari turut melangsungkan aksi bersamaan dengan Jakarta. Beberapa korban luka baik dari mahasiswa hingga aparat kepolisian imbas isu Jokowi 3 periode ini pun tak terelakkan.
Sempat meredup, Ketum Ormas Projo Budi Arie Setiabudi kembali menghidupkan wacana tiga periode Presiden Jokowi. Budi Arie menyatakan kemungkinan untuk Presiden Jokowi meneruskan masa jabatannya tetaplah ada.
Reshuffle Kabinet tak menata evaluasi kinerja menteri di halaman berikutnya...