Warga Miskin Kota Geruduk Kantor Anies Baswedan Jelang HUT DKI Jakarta

Puluhan warga miskin kota menggelar demonstrasi di depan Balai Kota Jakarta, Selasa (21/6). Mereka meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Anies Baswedan untuk lebih memerhatikan nasib warga miskin kota.

Aksi ini digelar sebagai sindiran bahwa dalam peringatan HUT DKI Jakarta ke-495 besok, jumlah penduduk miskin kota semakin banyak.

Sekretaris Nasional Serikat Perjuangan Rakyat Dika Moehamad mengatakan sejak pandemi virus corona (Covid-19) kemiskinan di Jakarta terus meningkat. Sementara, Pemprov DKI malah sibuk mengurus hal lain seperti revitalisasi trotoar hingga perhelatan Formula E.

"Mereka malah sibuk memoles diri dengan merevitalisasi trotoar, membangun jembatan, membangun tugu/monumen, membangun stadion dan lomba pacuan mobil listrik dibandingkan membantu warga miskin yang kesulitan sejak lahir dan batin," kata Dika dalam keterangannya, Selasa (21/6).

Lihat Juga : Syarat dan Cara Mengurus Surat Keterangan Tidak Mampu

Dika mengatakan berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) DKI, persentase penduduk miskin di Jakarta pada September 2020 meningkat menjadi 4,69 persen atau sekitar 496.840 orang. Dibandingkan dengan September 2019, penduduk miskin Jakarta hanya 3,42 persen atau 362.300 orang.

Artinya, kata dia, penduduk miskin di Jakarta pada periode itu naik 1,27 persen atau bertambah 134.540 orang.

"Jumlah penduduk miskin di Jakarta menjadi 501.920 orang atau 4,72 persen pada Maret 2021. Pada September 2021 jumlah warga miskin berkurang menjadi 498.290 orang atau 4,67 persen," tuturnya.

Menurut Dika bukan hanya kemiskinan yang meroket di Jakarta. Berdasarkan data BPS tahun 2020, jumlah penderita gizi buruk pun merangkak naik mencapai 6.047 balita.

"Deretan warga yang kekurangan gizi semakin menderet semakin panjang. Deretan itu tak ada putus-putusnya, karena anggaran negara tak pernah diperuntukkan untuk menanggulangi kekuarangan gizi," papar Dika.

Dika juga menyoroti masalah bantuan sosial atau bansos yang tidak mencakup seluruh warga miskin Jakarta. Ia menyebut jumlah penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Jakarta hanya menyasar 64.000 Rumah Tangga Miskin (RTM).

"Inilah mengapa dapat dikatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta lepas tangan terhadap kondisi rakyat miskin," tegasnya.

Ia juga mengkritik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang dianggap banyak melakukan pemborosan anggaran. Hal itu, kata dia, terlihat dari hasil laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menemukan sejumlah pemborosan anggaran.

Lihat Juga : 40 Juta Warga Miskin Akan Dapat Jatah Beli Minyak Goreng Rp14 Ribu

Dari laporan tersebut, ditemukan total pemborosan sekitar Rp10 miliar dari APBD DKI Jakarta Tahun 2020.

"APBD DKI Jakarta yang seharusnya digunakan dan diprioritaskan untuk kesejahteraan rakyat malah dihambur-hamburkan untuk memoles citra penampilan daripada membantu mereka-mereka yang mengalami kesulitan hidup," kata Dika.

"Tidak ada empati dan simpati sama sekali kepada warga miskin. Pemborosan anggaran indikasi bahwa Gubernur DKI Jakarta tidak sungguh-sungguh mengurangi kemiskinan di Jakarta," ujarnya.

CNNIndonesia.com sudah berupaya mengonfirmasi tuntutan para warga miskin kota ke Pemprov DKI. Namun, Asisten Kesejahteraan (Askesra) Sekda DKI Jakarta Uus Kuswanto dan Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Premi Lasari belum merespons panggilan telepon maupun membalas pesan teks yang diajukan.