21 PLTU di Banten Disebut Turut Pengaruhi Kualitas Udara Jakarta Buruk

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) DKI Jakarta menyebut keberadaan 21 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Banten turut mempengaruhi kualitas udara di Jakarta menjadi buruk.

Hal itu diungkapkan oleh Pengacara Publik LBH Jakarta Jeany Sirait merespons kualitas udara di DKI Jakarta selama beberapa hari terakhir, sampai menempati urutan pertama terburuk di dunia.

"Ada 21 PLTU di wilayah Banten yang jadi faktor pencemar udara di Jakarta," kata Jeany dalam siaran persnya, Selasa (21/6).

Jeany berpendapat pemerintah seharusnya membuat kebijakan pengendalian lingkungan yang lebih ketat. Salah satunya dengan tidak menambah PLTU, khususnya di Jabodetabek.

"Anehnya, pemerintah masih memaksakan 9 -10 PLTU tambahan [di Banten]," ujar dia.

Lihat Juga : Menteri LHK Bantah Kualitas Udara Jakarta Terburuk Sedunia

Sebagai informasi, dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), terdapat sekitar 39 PLTU Batubara baru yang akan dibangun dengan kapasitas sebesar 13,8 gigawatt atau 43 persen.

Tidak hanya polusi, penambahan PLTU juga diprediksi akan menghasilkan 83 juta ton emisi karbon per tahun selama 2021-2030 yang berdampak pada peningkatan suhu bumi atau pemanasan global.

Oleh sebab itu, ia berharap pemerintah melakukan upaya strategis dan menghentikan rencana penambahan PLTU.

"Bisa melakukan langkah strategis dengan cara mencegah faktor pencemar melalui kebijakan kebijakan," ucap dia.

"Bisa bikin pembatasan izin ramah lingkungan," imbuhnya.

Sementara, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan penanganan masalah udara di Jakarta tak bisa diselesaikan oleh satu pihak.

"Tidak bisa sepihak, perlu ada pengurangan kendaraan, uji emisi dan sebagainya kemudian peningkatan RTH. Pabrik-pabrik yang ada, cerobong asap, semuanya saling melekat satu sama lain, tidak bisa secara sepihak atau parsial," ungkap Riza di Balai Kota, Jakarta.

Riza mengakui polusi udara masih jadi salah satu PR Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ia menegaskan program Langit Biru yang digagas pihaknya butuh waktu untuk bisa terealisasi.

"Program langit biru itu memang tidak mudah, perlu waktu," imbuhnya.

Namun demikian, menurut Riza, secara beriringan pihaknya terus melakukan pelbagai upaya untuk menangani masalah tersebut. Di antaranya dengan program penambahan ruang terbuka hijau atau RTH.

Selain itu, Pemprov DKI juga terus berupaya mengurangi polusi dengan mengadakan bus listrik untuk armada Transjakarta.

"Tindak lanjut itu macam-macam mulai dari penyiapan alat, SDM kita siapkan, berbagai program penambahan RTH kita tingkatkan," ujar Riza.

Lihat Juga : Jakarta Berpolusi Udara, Pilih 8 Tanaman ini di Rumah Agar Bebas Racun

"Teman-teman bisa bedah dari anggaran-anggaran yang dibelanjakan berapa persen untuk transportasi dan banjir berapa persen program langit biru, memang tidak bisa diselesaikan secara cepat, semua perlu waktu karena kita punya keterbatasan," tambahnya.

Diketahui, kualitas udara di Jakarta kembali jadi salah satu yang terburuk di dunia pagi ini, Selasa (21/6). Berdasarkan data indeks kualitas udara dari laman IQAir, pagi ini Jakarta sempat berada di posisi kedua kota dengan kualitas udara terburuk.

Berdasarkan data IQAir pagi tadi, indeks kualitas udara di angka 192 atau tidak sehat saat dilihat per pukul 08.33 WIB.

Plt Deputi Bidang Klimatologi BMKG Urip Haryoko mengatakan sejak tanggal 15 Juni 2022, konsentrasi PM2.5 mengalami peningkatan dan mencapai puncaknya pada level 148 µg/m3.

"Menurunnya kualitas udara di wilayah Jakarta dan sekitarnya disebabkan oleh kombinasi antara sumber emisi dari kontributor polusi udara dan faktor meteorologi yang kondusif untuk menyebabkan terakumulasinya konsentrasi PM2.5," kata Urip dalam keterangan tertulisnya, Selasa (21/6).