Yenny Wahid Disebut Tak Punya Legalitas Persoalkan PKB Cak Imin

Sekretaris Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Zainul Munasichin menyebut bahwa putri kedua Gus Dur, Yenny Wahid tak punya legalitas untuk mempersoalkan kepengurusan PKB di bawah Muhaimin Iskandar saat ini.

Zainul menyebut Yenny telah secara resmi keluar dari PKB dan mendirikan partai baru, Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB) pada 2012. Bukan saja secara legalitas, Yenny kata dia juga tak memiliki hak untuk mengusik PKB dari aspek moralitas.

"Mbak Yenny sudah keluar dari PKB. Sudah mendirikan partai sendiri. Artinya secara legal formal, Mbak Yenny sudah tidak memiliki legalitas dan juga moralitas untuk mempersoalkan PKB," kata dia dalam diskusi daring, Minggu (26/6) malam.

Zainul mengingatkan semua pihak mestinya bisa menghormati keputusan hukum yang telah mengesahkan kepengurusan PKB di bawah Cak Imin jika ingin meneladani Gus Dur. Menurutnya, semua polemik dan dinamika politik di PKB bermuara pada putusan hukum.

Lihat Juga : Pakar: Cak Imin Blunder Berseteru dengan Trah Gus Dur dan Kiai NU

Dia menegaskan dinamika politik di internal PKB telah selesai pada 2009 lewat proses hukum yang panjang dan bersifat inkrah atau mengikat. Dengan demikian, menurutnya, hal itu perlu lagi dipersoalkan.

"Waktu itu sudah diputuskan melalui proses hukum yang panjang dan inkrah. Sifatnya mengikat. Jadi tidak perlu lagi kita ungkit-ungkit lagi," kata dia.

Zainul menilai mempersoalkan kepengurusan PKB Cak Imin saat ini sama dengan meragukan produk hukum. Dia menambahkan setelah putusan hukum inkrah pada 2009 lalu sudah tak ada lagi kubu PKB Cak Imin dengan PKB kubu Gus Dur.

"Sehingga tidak ada lagi PKB Cak Imin PKB Gus Dur sudah tidak ada lagi, apalagi yang menyuarakan Mbak Yenny," katanya.

Hubungan PKB di bawah Cak Imin diketahui kembali menegang dengan keluarga Gus Dur dalam beberapa waktu terakhir. Cak Imin dan anak kedua Gus Dur Yenny Wahid sempat melayangkan aksi saling sindir di media sosial.

Cak Imin sempat menyindir Yenny agar tak usah ikut campur di kepengurusan PKB. Yenny pun membalas sindiran itu dengan menyebut bahwa pihaknya tak pernah mengambil alih partai lain.

Mantan ajudan Gus Dur, Priyo Sambadha menyindir etika politik Cak Imin usai 14 tahun mengambil alih PKB dari atasannya pada 2008.

Lihat Juga : Mantan Ajudan: Gus Dur Sedih Sekali saat Kehilangan PKB

Priyo mengaku tak mau mempermasalahkan polemik tersebut dari sisi hukum. Sebab, katanya, hal itu bisa terus diperdebatkan. Namun, tindakan Cak Imin kala itu telah jauh dari etika berpolitik kaum pesantren.

"Kenapa mereka bisa sampai melakukan hal itu selama 14 tahun," kata dia.

"Bagaimana bisa kita berpolitik dengan menafikan itu tadi. Moral, adab, dan etika dan sebagainya," tambah Priyo.

Priyo mengaku heran dengan keputusan Cak Imin kala itu yang justru menyerahkan hasil keputusan Muktamar di Ancol, bukan putusan MA ke Kemenkumham. Putusan MA kala itu menetapkan Gus Dur sebagai Ketua Umum Dewan Syuro PKB sebagai pucuk tertinggi partai, dan Cak Imin sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidz.

Namun, Cak Imin menyerahkan hasil Muktamar Ancol yang bukan menetapkan Gus Dur sebagai Ketua Dewan Syuro, melainkan Aziz Mansyur. Cak Imin kata dia belakangan juga menghilangkan peran Ketua Dewan Syuro di PKB.

"Dan anehnya atau itu disahkan oleh Kemenkumham. Padahal itu tidak sesuai dengan keputusan MA," katanya.

"Di PKB pimpinan tertinggi dalam partai itu Ketua Umum Dewan Syuro. Meskipun setelah berjalan oleh Mas Muhaimin Dewan Syuro dilemahkan kekhasannya," tambah Priyo.

Lihat Juga : Yenny Wahid: Cak Imin Tendang Gus Dur dari PKB pada 2008

Di sisi lain, menurutnya, keluarga Gus Dur selama ini juga tak pernah mempermasalahkan kepemimpinan PKB, termasuk di bawah Cak Imin selama dilakukan dengan konstitusional. Selain itu, PKB sejak awal didirikan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat dan bukan untuk kepentingan pragmatis.

Dia pun meminta Cak Imin untuk mengakui tindakan mereka telah mengambil alih PKB dari Gus Dur sebagai etika dalam berpolitik.

"Di mana nurani kalian di mana? Kalau legalitas itu kita bisa 7 hari 7 malam berdebat tentang itu siapa yang benar siapa yang salah. Apalagi yang muda-muda ini lah. Sudahlah," kata dia.

"Akuilah. Lalu mungkin kita bisa menyongsong masa depan sama-sama. Tapi akui dulu kesalahan itu," Tambah Priyo.