Waketum PKB: Lembaga Survei itu Mem-framing

Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengatakan lembaga survei itu melakukan pembingkaian (framing) untuk gelaran pemilu 2024 mendatang.

"Karena memang itu framing. Lembaga survei itu mem-framing. Beda dengan cara pandang partai," ujar Jazilul dalam program Newscast CNNIndonesia TV, Selasa (28/6) malam.

Jazilul mengatakan sejak pemilu 2014 dan 2019 lalu, terdapat dua hal yang mempengaruhi jalannya pemilu, yakni relawan dan lembaga survei.

Namun, sambungnya, tetap partai politik lah yang kemudian menentukan arah kontestasi pemilu. Dia mencontohkan Ma'ruf Amin yang tidak terdeteksi radar lembaga survei pada Pemilu 2019 lalu.

Namun setelah mendapat dukungan, salah satunya dari PKB, Ma'ruf pada akhirnya menang dan mendapat jabatan sebagai wakil presiden RI saat ini.

Jazilul menilai semua partai sadar rezim di pemilu 2024 ini serentak. Semuanya harus berpikir bukan hanya Pemilihan Presiden (Pilpres), tetapi juga Pemilu Legislatif (Pileg).

Mengetahui hal tersebut sejak awal, maka PKB dari awal mendorong Gus Muhaimin (Cak Imin) untuk menjadi calon presiden dan memulai komunikasi dari situ. Hal ini dilakukan supaya jelas bahwa tugas partai politik adalah menyiapkan kepemimpinan nasional.

Menurutnya, hasil survei yang dirilis satu setengah tahun sebelum pemilu tidak memiliki nilai.

"Lembaga survei yang merilis hasil survei satu tahun setengah sebelum pemilu, bagi kami enggak ada nilainya. Kecuali hanya nilai untuk mem-framing," kata Jazilul.

Fungsionaris Partai Lebih Berhak Bertarung di Pilpres

Oleh sebab itu, dia mengajak partai lain untuk berpikir soal kedaulatan partai untuk mengusung calon dari kadernya. Menurut Jazilul, hal tersebut lebih adil sebab nama-nama fungsionaris partai lebih berhak mendapat tiket untuk diusung menjadi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

"Saya pikir itu lebih fair karena partai politik yang bekerja hari-hati fungsionaris ini tiba-tiba ada nama yang tidak ada di situ [jagoan kuat untuk Pilpres]. Saya ikut tersinggung nih sebenarnya. Maksudnya ada nama-nama yang kemudian bukan dari fungsionaris partai. Padahal, fungsionaris partai inilah yang menurut saya lebih memiliki hak untuk maju menjadi calon presiden atau wakil presiden," jelas dia.

Adapun nama-nama yang telah ramai dijagokan dalam hasil survei berkemungkinan tak memperoleh tiket untuk melenggang ke pesta demokrasi itu apabila para partai politik tidak setuju untuk mengusung mereka.

Sebab, capres dan cawapres mesti diusung artai politik yang juga telah memenuhi standar minimal perolehan bangku. Variabel tiket juga dinilai tak pernah masuk perhitungan lembaga survei.

Ia menilai hasil survei memberikan tekanan dan memberikan rasa takut kepada partai politik.

"Karena ada lembaga survei mem-framing [tokoh] ini elektoralnya paling tinggi. Kemudian partai-partai menjadi takut. Takut kalau tidak mendukung [tokoh] itu nanti kalah. Bagi PKB tidak," katanya.