Menteri ATR Sebut Posisi Sulbar Penting untuk Pembangunan IKN

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat menyatakan komitmen untuk menegakkan reforma agraria utama demi mendukung kawasan inti Ibu Kota Negara.

Komitmen tersebut ditegaskan melalui pertemuan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) 2022 yang dibuka oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahyanto. Hadi menyebut, komitmen dan dukungan dari gubernur se-Sulawesi dan Kalimantan sangat berarti untuk pembangunan IKN.

"Reforma agraria merupakan bagian dari upaya untuk melakukan penataan, pemanfaatan, serta memberikan keadilan bagi tanah masyarakat, sehingga melalui gugus tugas reforma agraria, pemerintah hadir untuk memberikan solusi terkait penyelesaian masalah tersebut," kata Hadi di Mamuju, Sulawesi Barat pada Rabu (29/6).

Sebagai salah satu program strategis Presiden Joko Widodo, agenda reforma agraria sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2018 telah memberi arah yang lebih konkret tentang pelaksanaan reforma agraria. Agenda tersebut sekaligus menjadi upaya mewujudkan keadilan dalam penyelesaian ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.

Hadi menegaskan, kegiatan reforma agraria itu bertujuan memberi manfaat demi kemakmuran masyarakat. Untuk itu, dia menekankan kepada para gubernur sebagai ketua GTRA di seluruh Indonesia agar mendukung program kawasan inti penyangga IKN.

Terlebih, posisi Sulbar untuk mendukung pembangunan IKN dinilai sangat strategis, karena memiliki kedekatan geografis dengan lokasi pembangunan IKN, yang hanya dipisahkan oleh Selat Makassar.

"Provinsi yang berbatasan IKN diharap mendukung pembangunan mulai dari tahapan perencanaan sampai pasca terbentuknya IKN," katanya.

Di sisi lain, Hadi meminta agar pendaftaran tanah dipercepat. Dia berharap agar para peserta rapat GTRA dapat mendukung PTSL sehingga tak ada lagi sengketa dalam kegiatan sosial dan ekonomi.

Pada kesempatan yang sama, Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik menyampaikan apresiasi atas kehadiran Hadi Tjahyanto di Sulbar. Menurut dia, kedatangan Hadi sebagai sebagai pejabat negara pertama yang datang di Sulbar memberikan energi positif bagi daerah.

Akmal mengaku, dirinya sengaja meminta secara khusus kehadiran Menteri ATR/BPN di Sulbar untuk melihat kondisi di lapangan, sekaligus menjadi penyemangat bagi daerah Sulbar.

"Komitmen kami tidak hanya persoalan reforma agraria, tetapi juga mendukung implementasi Perpres 86, kami akan serahkan seluruh jiwa raga kami untuk Indonesia karena Sulbar adalah bagian dari Indonesia," kata Akmal.

Hadir sejumlah provinsi dalam rapat GTRA, antara lain Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Gorontalo, serta Kanwil BPN yang menjadi provinsi penyangga IKN tersebut.