Punya Tiket Sendiri tapi Mau Koalisi, PDIP Dinilai Tak Pede di 2024

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menjadi satu-satunya partai politik di parlemen yang punya tiket sendiri untuk mengusung calon presiden dan calon wakil presiden di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Berdasarkan hasil Pemilu 2019, PDIP memiliki 128 kursi di DPR atau sekitar 22 persen. Sementara untuk mengusulkan capres sendiri, parpol minimal harus punya 20 persen kursi di DPR atau setara 115 kursi.

Ini sesuai dengan ketentuan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional.

Namun, PDIP tetap membuka peluang berkoalisi dengan parpol lain untuk menghadapi 2024. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengutus Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua DPR Puan Maharani untuk bersilaturahmi dengan parpol lain.

"Insya Allah dan setelah Rakernas kita akan memulai melakukan silaturahmi silaturahmi, dan tadi saya diminta Ibu Ketum sebagai Ketua DPR bisa ikut menjajaki kerja sama," kata Puan di Jakarta, Kamis (23/6).

Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga pun membantah label yang menyatakan PDIP sebagai partai sombong. Menurutnya, keputusan PDIP masih 'menjomblo' saat ini karena mengikuti aturan.

"Bukan kami ingin, 'wah tidak mau bersama parpol lain', kesombongan dari mana? sebenarnya kan semua mengikuti aturan yang ada," ujar Eriko, dalam program Newscast Special Road to 2024 di CNNIndonesia TV, Selasa (28/6).

Sementara itu, menurut Eriko, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini disebut menjadi tiga kader PDIP yang memiliki kriteria sebagai calon presiden 2024.

Namun, dia mengatakan PDIP tak mau terburu-buru menyampaikan nama capres yang akan diusung partai.

Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga mengatakan langkah PDIP membangun koalisi jadi penting jika partai mau mengusung Puan di Pilpres 2024. Sebab, elektabilitas Puan di berbagai survei capres 2024 terbilang rendah.

"Kader mereka yang potensial [capres] cuma Ganjar, Puan, dan Risma, dan yang peluangnya [menang] paling besar Ganjar. Tapi peluang dia diusung kecil. Rakernas kemarin mereka terkesan akan usung Puan. Nah, Puan dengan elektabilitas saat ini, mereka tidak pede [percaya diri] jika tidak berkoalisi," kata Jamiluddin saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (30/6).

Selain itu, menurut Jamiluddin, berdasarkan catatan sejarah politik Indonesia, tidak ada parpol yang berhasil memenangkan kontestasi pilpres tanpa berkoalisi dengan parpol lain.

Ia pun berpendapat PDIP perlu menggandeng parpol berbasis religius untuk menghadapi kontestasi Pilpres 2024.

"Kalau PDIP tidak koalisi, mereka hanya mengandalkan kelompok nasionalis, padahal ada juga kelompok religius. Sehingga mau tidak mau mereka harus koalisi dengan partai religius untuk garap basis itu," katanya.

Tidak Mungkin Duet Kader PDIP

Jamiluddin menilai kemungkinan PDIP mengusung duet kadernya sendiri sebagai pasangan capres-cawapres seperti Ganjar-Puan di Pilpres 2024 juga sulit terealisasi.

Hal senada disampaikan pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin. Menurutnya, PDIP tidak mungkin berani mengusung dua orang kadernya, Ganjar dan Puan, sebagai pasangan di Pilpres.

Dia mengatakan PDIP berpotensi menjadi musuh bersama koalisi parpol lain jika melakukan hal itu.

"Skenario itu bisa jadi musuh bersama partai lain," kata Ujang.

Selain itu, lanjut Ujang, PDIP tampak berkukuh mengusulkan Puan sebagai capres. Sementara elektabilitas Puan di berbagai survei nasional masih rendah.

Berangkat dari hal tersebut, menurut Ujang, PDIP kemungkinan akan bergabung ke dalam koalisi bentukan Gerindra dan PKB.