Serius Tak Serius Rencana Koalisi Gerindra-PKB

Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berulang kali mengadakan pertemuan. Mereka mengklaim tengah menjajaki kemungkinan berkoalisi di Pilpres 2024 mendatang.

Pertemuan terakhir dihelat pada Kamis (2/7) di bilangan Senen, Jakarta Pusat. Elite partai dan pengurus daerah masing-masing partai hadir. Namun, para ketua umum tidak tampak.

Gembar-gembor agenda kedua partai sangat kentara. Tak ada yang ditutupi dari kegiatan mereka. Bahkan, mereka sudah bicara soal nama koalisi yakni Kebangkitan Indonesia Raya meski belum resmi terbentuk.

Tak seperti Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang digagas Golkar, PPP dan PAN. Agenda penjajakan koalisi tak pernah mencuat ke publik. Baru ketika resmi terbentuk, Golkar, PPP dan PAN mengumumkan kepada publik.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menganggap hubungan antara Gerindra dan PKB masih cenderung normatif.

Menurutnya, koalisi belum bisa dibilang telah terbentuk jika dilihat dari gelagat kedua partai. Pasalnya, Adi melihat sejauh ini hanya PKB ynag terkesan agresif.

"Yang agresif bicara ke publik cuma PKB sepihak, seakan koalisi ini 1000 persen terbentuk. Padahal politisi Gerindra terkesan datar-datar saja menanggapinya," kata Adi kepada CNNIndonesia.com.

Menurut Adi, hubungan antara Gerindra-PKB masih mengambang. Segala sesuatu pun masih cair dan masih bisa berubah mengingat pendaftaran capres-cawapres baru dibuka Oktober 2023 mendatang.

Terlebih, ketua umum Gerindra dan PKB pun baru sekali bertemu. Pertemuan lebih sering dihelat antara pengurus kedua partai tanpa dihadiri Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar.

"Dua partai ini tak bisa mengklaim sudah berkoalisi. Belum ada deklarasi resmi macam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB)," kata Adi.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Sirajuddin Abbas menganggap Gerindra-PKB memang belum resmi berkoalisi.

Menurutnya, pertemuan-pertemuan kedua partai tidak dihadiri ketua umum karena ada detail teknis yang harus disepakati terlebih dahulu oleh pengurus Gerindra dan PKB.

"Proses ini dilakukan oleh semua partai politik yang menjajaki koalisi. Biasanya setiap partai mengutus tim dari lapisan ke dua di bawah ketua umum untuk membahas perincian kesepakatannya," kata Sirajuddin kepada CNNIndonesia.com.

Menurut Sirajuddin, arah koalisi antara Gerindra dan PKB akan ditentukan oleh dua hal. Pertama, capaian negosiasi di tingkat elite partai di lapisan kedua setelah level ketua umum.

"Ini menyangkut teknis pembagian tanggung jawab dan hak politik selama proses dan setelah koalisi mencapai tujuan," ucapnya.

Kedua, elite kedua partai harus memastikan rencana koalisi didukung oleh para pengurus di wilayah dan cabang. Menurutnya itu penting karena sinergi tidak hanya dilakukan di level pusat, tetapi juga seluruh daerah di Indonesia.

"Jika mereka tidak mendukung, maka besar kemungkinan rencana itu akan terhambat," kata dia.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad sempat menegaskan bahwa penjajakan koalisi dengan PKB terbilang serius. Dia menampik anggapan kedua partai tidak serius menjajaki kerja sama menghadapi Pilpres 2024.

Ia menyebut selama ini kader Gerindra cenderung menahan diri berkomentar sebab wacana koalisi itu belum selesai melewati mekanisme partai.

"Bener kok Gerindra dan PKB sudah sepakat untuk bekerja sama atau berkoalisi untuk bersama-sama menghadapi pemilu 2024," ujar Dasco melalui keterangan tertulis, Sabtu (2/7).