Ditjen Bina Keuda Tingkatkan Literasi Keuangan Daerah Lewat Webinar

Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) rutin menggelar Webinar Series Keuda Update sejak awal tahun 2022. Tercatat sudah 22 kali webinar digelar sampai Juli ini.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuda Kemendagri Agus Fatoni mengatakan Webinar Series Keuda Update digelar dalam rangka meningkatkan literasi dan kapasitas pengelolaan keuangan daerah.

Selain itu juga untuk menyosialisasikan kebijakan dan peraturan perundang-undangan, serta menyampaikan informasi aktual dan terkini mengenai best practice dan inovasi pengelolaan keuangan daerah.

"Sekaligus mencari solusi dan strategi dalam memecahkan persoalan di bidang pengelolaan keuangan daerah," kata Fatoni dalam kegiatan Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Lingkungan Ditjen Bina Keuda di Kantor Kemendagri, Selasa (5/7).

Lewat webinar yang telah berjalan enam bulan ini, Ditjen Bina Keuda juga sudah memberikan sebanyak 19.425 sertifikat peningkatan dan literasi keuangan daerah kepada para peserta.

Fatoni menjelaskan, sertifikat itu diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada peserta. Terutama peserta yang senantiasa mengikuti webinar yang digelar pada hari Rabu atau Kamis setiap minggunya.

"Setiap peserta yang memenuhi syarat dengan identitas yang jelas akan diberikan setifikat elektronik sebagai bentuk apresiasi dalam mengikuti literasi bidang keuangan daerah," ujar Fatoni.

Fatoni mengatakan, dalam setiap pelaksanaan webinar, sertifikat yang diberikan oleh Ditjen Bina Keuda tercatat rata-rata sebanyak 1.600 sertifikat. Bentuk apresiasi itu diberikan kepada peserta yang aktif dan mengikuti secara langsung, baik melalui zoom maupun kanal Youtube Ditjen Bina Keuda Kemendagri.

Fatoni mengaku, webinar series ini mendapatkan atensi dari banyak pihak. Hal itu terlihat dari banyaknya pengunjung pada laman Youtube Ditjen Bina Keuda saat webinar berlangsung.

Menurut Fatoni, selama ini peserta webinar berasal dari beragam kalangan. Mulai dari Pemda dan masyarakat umum, serta ASN dan non-ASN. Selain itu, ada pula peserta dari kalangan mahasiswa, akademisi, kepala daerah dan wakil kepala daerah, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pengamat, pakar, serta praktisi.

Tak hanya itu, peserta juga banyak berasal dari pejabat fungsional, yang menggunakan sertifikat sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat.

"Sertifikat webinar bisa digunakan oleh pejabat fungsional sebagai persyaratan kenaikan pangkat dan jabatan," kata Fatoni.

Adapun untuk narasumber webinar dapat berasal dari bidang dan keahliannya. Misalnya, para pimpinan negara, menteri, kepala daerah dan wakil kepala daerah, pakar, ahli, akademisi, hingga praktisi.

Tema yang selama ini diangkat, juga beragam. Misalnya tentang tata kelola keuangan daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Barang Milik Daerah (BMD), serta dana otonomi khusus.

Di lain sisi, tema juga membahas ihwal dana transfer baik Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), sauransi, perbankan, hingga pajak dan retribusi daerah, serta tema yang lainnya.