Wagub DKI Ungkap Alasan Pemisahan Tempat Duduk di Angkot Batal

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria buka suara ihwal batalnya rencana kebijakan pemisahan tempat duduk penumpang perempuan dan pria di angkutan kota (angkot).

Menurut Riza kebijakan itu batal lantaran jumlah penumpang perempuan lebih banyak dari pria. Sementara, dalam rencana pemisahan itu, tempat duduk perempuan hanya tersedia untuk empat orang.

"Berdasarkan masukan dari berbagai pihak termasuk masyarakat ternyata pengguna angkot itu lebih banyak perempuan," kata Riza di Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (13/7).

"Jadi, kalau dipisahkan maka nanti kasihan yang perempuan ini tempatnya semakin terbatas, padahal jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki," ujarnya menambahkan.

Lihat Juga : Sidak Angkot di Tebet, Wagub Minta Sopir Responsif Jika Ada Pelecehan

Politkus Partai Gerindra itu mengatakan tujuan pemisahan tempat duduk itu sejatinya merupakan salah satu upaya menekan pelecehan seksual. Namun, ruang angkot terbatas, berbeda dengan bus dan kereta.

Meski rencana pemisahan tempat duduk di angkot dibatalkan, ia memastikan Pemprov DKI terus meningkatkan regulasi yang memayungi perlindungan dan keamanan para penumpang.

Di antaranya; menempel nomor darurat pengaduan pelecehan seksual pada kaca angkot atau bus hingga memasang CCTV.

"Mudah-mudahan kita bisa menurunkan angka pelecehan seksual di Jakarta," paparnya.

Sebelumnya, Dinas Perhubungan DKI Jakarta batal menerapkan kebijakan memisahkan tempat duduk penumpang perempuan dan pria di angkot.

Dishub akan memaksimalkan upaya lain untuk mengantisipasi kasus pelecehan seksual di dalam angkot.

"Dengan mempertimbangkan kondisi yang ada di dalam masyarakat, terhadap wacana pemisahan penumpang laki-laki dan perempuan di dalam angkot saat ini belum dapat dilaksanakan," kata Kepala Dinas Perhubungan Syafrin Liputo saat dikonfirmasi.

Syafrin menjelaskan dalam menangani serta mencegah kekerasan dan pelecehan seksual, Pemprov telah membentuk POS Sahabat Perempuan dan Anak (POS SAPA) di moda transportasi yang di dalamnya dilengkapi dengan nomor aduan 112 dan Petugas yang sudah terlatih dalam menangani kasus-kasus terkait.

Lihat Juga : Dishub DKI Kaji Angkot Pakai CCTV dan Tiket Pengenal Wajah