ICJR Dorong Revisi KUHAP dan UU Polri Buntut Kasus Brigadir J

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mendorong revisi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan UU Polri menyusul kasus baku tembak polisi yang menewaskan Brigadir J di rumah Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo.

"Perlu ada perubahan KUHAP, serta perubahan UU Kepolisian," kata Peneliti ICJR Iftitahsasi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (14/7).

Lihat Juga : Seno Sukarto, Eks Jenderal yang Jadi Ketua RT di Komplek Irjen Sambo

Iftitah menjelaskan perubahan KUHAP diperlukan untuk memastikan pengawasan dalam sistem peradilan. Sementara itu, perubahan UU Kepolisian diperlukan untuk memastikan kontrol terhadap perilaku polisi.

"Dan kontrol yang lebih efektif terhadap kewenangan dan perilaku kepolisian," ujarnya.

Menurutnya, kasus baku tembak ini menandakan pengawasan internal dari lembaga kepolisian melalui Propam tidak efektif. Apalagi, kasus ini melibatkan konflik kepentingan dan relasi kuasa di tubuh kepolisian.

"Pengawasan oleh Propam jelas tidak dapat berjalan untuk mengawasi penyidikan semacam kasus ini," katanya.

Lihat Juga : KontraS: Kasus Brigadir J Janggal seperti Penembakan 6 Laskar FPI

Insiden baku tembak sesama anggota Polri terjadi pada Jumat (8/7) di kediaman Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo, Duren Tiga, Jakarta Selatan.

Insiden itu menewaskan Brigadir J selaku sopir istri Ferdy. Brigadir J tewas terkena tembakan Bharada E yang merupakan ajudan Ferdy.

Dalam insiden itu, keluarga Brigadir J mengungkapkan banyak kejanggalan. Keluarga tidak hanya melihat luka tembak, melainkan sayatan dan jari putus.

Brigadir J juga terkena tujuh luka tembak dari lima peluru yang dilesatkan Bharada E. Selain itu, keluarga tak diizinkan melihat CCTV.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pun membentuk tim khusus untuk mengusut peristiwa penembakan tersebut.

Lihat Juga : Ferdy Sambo Menangis di Pelukan Kapolda Metro Jaya

Sementara Komnas HAM membentuk tim sendiri. Alasannya, Komnas HAM merupakan lembaga independen.

"Sesuai UU No 39/1999, Komnas HAM adalah lembaga negara independen. Karenanya kerja-kerja penegakan HAM termasuk penanganan kasus harus dilakukan secara mandiri," kata Komisoner Komnas HAM Beka kepada CNNIndonesia.com, Kamis (14/7).