Wagub Jabar Tolak Usulan Depok Gabung DKI: Jangan Bikin Gaduh

Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum marah ke Wali Kota Depok Mohammad Idris karena mengusulkan kota tersebut untuk bergabung ke DKI Jakarta.

UU menilai pernyataan Idris mendiskreditkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat, termasuk Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan dirinya.

"Dengan kata-kata itu, saya menafsirkan Bodebek [Bogor, Depok, dan Bekasi] teu [tidak] maju karena bergabung dengan Jabar. Justru itu sebaliknya, maju dibandingkan daerah lain di Jabar ini," kata Uu seperti dikutip dari detikJabar, Sabtu (16/7).

"Saya selaku orang Jabar tidak mau melepaskan Bodebek ke wilayah lain," kata Uu.

Selain itu, Uu menyatakan penyataan itu dapat memancing kegaduhan di Jawa Barat.

"Tolong Pak Wali Kota jangan menyampaikan pernyataan yang membuat masyarakat gaduh. Dan, membuat masyarakat memiliki pikiran lain," kata Uu.

"Jangan menyampaikan hal-hal yang membuat masyarakat memberikan tafsiran bahwa pemerintah provinsi tidak berhasil membangun Jabar," lanjutnya.

Uu juga meminta Idris agar berhati-hati dalam menyampaikan suatu hal. Seharusnya, pemerintah provinsi dan pemerintah kota/kabupaten harus saling menguatkan, kata Uu lagi.

Sebelumnya, Idris mengusulkan Depok dan daerah sekitar Jakarta lain untuk disatukan dalam wilayah Jakarta Raya.

Menurutnya, usulan tersebut dapat membuat pembangunan di Kota Depok dan daerah sekitar Jakarta lain berlangsung lebih cepat.

"Pembangunan Kota Depok akan berjalan lebih cepat, karena PAD-nya saja sangat jomplang, PAD kita baru Rp 1,2 triliun, Jakarta sudah ratusan triliun gitu dari sisi pembangunan," kata Idris di Jalan Karya Bakti, Beji, Jumat (15/7).

Selain itu, Idris menilai persoalan di Jakarta dan daerah penyangga saling terkait satu sama lain. Inilah yang menjadi dasar usul penyatuan tersebut.

"15 tahun saya berkiprah di pemerintah Kota Depok memang persoalan-persoalan yang kita dengar di Jakarta itu, sangat terkait dengan persoalan Bekasi, Tangsel [Tangerang Selatan], dan Bogor. Khususnya persoalan banjir yang enggak selesai-selesai," ucap Idris.

"Kalau Kota Depok sebenarnya tidak ada banjir, Kota Depok adanya genangan air. Nah, genangan air ini ketika tidak disiplin masalah sampah segala macam, buang sampah ke kali dan sebagainya, yang dirugikan adalah Jakarta. Sebuah permasalahan yang harus jadi perhatian kita," katanya lagi.

Idris juga mengatakan usulan Jakarta Raya itu tak tiba-tiba muncul setelah rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

Menurutnya, ide Jakarta Raya pernah ada di era Orde Baru.

"Ini harus diluruskan pemahaman Jakarta Raya, bahwa isu yang saya lontarkan itu terkait dengan penerapan Undang-Undang IKN (Ibu Kota Negara)," papar Idris.

"Saya teringat dulu pernah ada beberapa ide sejak zaman Orde Baru. Ide ini sudah ada terakhir kalau enggak salah Pak Sutiyoso dengan pakar pemerintahan daerah Pak Ryaas Rasyid, beliau melontarkan bahwa euforia otonomi ini jangan sampai merugikan negara," ujarnya.