BW Sebut Mardani Maming Akan Penuhi Panggilan KPK

Eks pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto (BW) membuka peluang mendampingi eks Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming saat diperiksa lembaga antirasuah. Dia juga menyebut Maming kemungkinan akan hadir memenuhi panggilan KPK.

BW saat ini merupakan kuasa hukum Maming dalam menghadapi Praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Hari ini, hakim tunggal PN Jakarta Selatan Hendra Utama Sotardodo menolak Praperadilan tersebut.

"Saya akan mendiskusikannya dengan kolega dan partner," ujar BW kepada CNNIndonesia.com melalui pesan tertulis, Rabu (27/7).

BW menyebut Maming bersikap kooperatif dengan akan menyambangi KPK besok untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

"Info dari rekan lawyer lainnya, yang benar MHM [Mardani H. Maming] akan hadir sesuai janjinya," imbuhnya.

Lihat Juga : Hakim PN Jakarta Selatan Tolak Praperadilan Mardani Maming

Sebelumnya, hakim tunggal PN Jakarta Selatan Hendra Utama Sotardodo menolak Praperadilan Maming. Satu alasannya adalah karena yang bersangkutan berstatus buron.

Hakim mempertimbangkan lampiran Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Mardani Maming yang diajukan oleh tim Biro Hukum KPK sehari sebelum putusan Praperadilan dibacakan.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2018 tanggal 23 Maret 2018 mengatur larangan pengajuan Praperadilan terhadap tersangka yang melarikan diri atau masuk dalam DPO.

Menurut hakim, ketentuan tersebut dikeluarkan untuk memberikan kepastian hukum kepada tersangka yang berstatus buron.

"Jika sudah dimohonkan Praperadilan, maka hakim harus menjatuhkan putusan Praperadilan tidak dapat diterima. Oleh karena SEMA Nomor 1/2018 itu, maka permohonan Praperadilan tidak dapat dikabulkan dan hakim tidak akan mempertimbangkan materi perkara," ujar hakim Hendra saat membacakan pertimbangan di PN Jakarta Selatan, Rabu.

Sebelumnya, Maming ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pemberian izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

Kader PDIP  yang merupakan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu periode 2010-2018 itu disebut menerima uang Rp104 miliar dalam rentang waktu 2014-2021.

Lihat Juga : 8 Penyidik KPK Kawal Langsung Praperadilan Mardani Maming