JAKARTA - Pejabat (Pj) Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Akmal Malik, memaparkan potensi perikanan dan kekayaan laut Sulbar yang dapat dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut ia sampaikan saat bertemu Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) RI, Sakti Wahyu Trenggono di Jakarta, Selasa (2/8).
Akmal memaparkan di Sulbar, terdapat 18.272 orang nelayan yang mengelola 7.897 kapal. Tetapi, kekuatan kapal tangkap masih tidak maksimal karena hanya didominasi oleh kapal motor di bawah 0,5 Gross Tonnage (GT), atau kapal nelayan menggunakan motor tempel.
"Kami memaparkan tentang potensi perikanan Sulbar. Kebutuhan nelayan saat ini serta permasalahan yang muncul untuk membuat nelayan di Tanah Mandar lebih sejahtera di masa datang," ujar Akmal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dihadapan Menteri Sakti, Akmal menyampaikan nelayan yang jumlahnya sangat besar ini membutuhkan dukungan modal dan bantuan dari sisi peralatan tangkap. Salah satunya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dapat menghibahkan kapal-kapal sitaan pada nelayan di Sulbar, maupun bantuan pengadaan kapal, khusus untuk sektor perikanan tangkap.
Akmal yang juga menjabat sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), menambahkan, untuk sektor perikanan budi daya, perlu dukungan kebijakan terkait kerja sama dengan pihak ketiga. Langkah ini diharapkan akan meningkatkan produksi serta dukungan teknologi.
"Secara internal, Pemprov Sulbar sudah menyiapkan beberapa rencana, seperti pengadaan kapal penangkap ikan, pengadaan pabrik es, pembangunan cold storage, hingga pengembangan budidaya udang," tutur dia.
Kendati demikian, dari program itu masih akan dilakukan pula evaluasi terkait prioritas pelaksanaan. Menurut Akmal, pengadaan cold storage belum mendesak diperlukan. Selain karena jumlah hasil tangkapan nelayan tidak signifikan, juga akan berat pada beban biaya listrik yang akan ditanggung.
Sementara jika tangkapan nelayan besar, pasti pelaku usaha atau pihak ketiga sebagai pengumpul akan membangun cold storage sendiri. Karena kebutuhan di sektor perikanan tangkap, masalah di Sulbar adalah potensi besar, tetapi keterbatasan pada peralatan.
"Kapal nelayan kita kapasitasnya hanya 2 GT sampai 10 GT. Bahkan, untuk ukuran 10 GT jumlahnya tidak sampai 700-an unit dan yang lebih besar dari itu kebanyakan bukan nelayan asal Sulbar," terang Akmal.
Sementara itu, di bidang perikanan budi daya, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dinilai tidak mampu untuk mengkolaborasi program pengembangan budidaya udang yang menjadi program andalan Kementerian Kelautan dan Perikanan saat ini.
"Padahal, untuk program pengembangan udang, kita target lahan seluas 1000 hektare. Saat ini kita sudah siap 400 hektare yang tersebar di empat kabupaten," terang Akmal.
Sementara itu, setelah mendengar pemaparan tentang potensi perikanan Sulbar, Sakti segera menugaskan Dirjen Budidaya Perikanan untuk meninjau 400 hektare lahan untuk pengembangam budidaya udang pada empat kabupaten di Sulbar.
"Potensinya (potensi perikanan di Sulbar) sangat besar, akan tetapi belum digarap secara maksimal. Kementerian Kelautan dan Perikanan akan dukung penuh," tegas Sakti.
(rir)