PBNU Dukung RKUHP Diselesaikan dengan Tampung Kritik Masyarakat

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ahmad Fahrur Rozi mendukung DPR RI untuk menyelesaikan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dengan mengakomodasi kritik dan saran dari masyarakat.

"Kita berikan dukungan pada lembaga legislatif untuk dapat menyelesaikan rancangan KUHP kita yang baru, dengan tetap mengakomodir berbagai kritik dan saran masyarakat," kata Fahrur dalam keterangan resminya, Kamis (11/8).

Lihat Juga : Temuan Baru ICJR: Ada 73 Pasal Bermasalah di Draf RKUHP

Fahrur menilai pembaruan RKUHP perlu untuk mengisi kekosongan substansi produk hukum sebelumnya, sehingga rancangan aturan itu nantinya diharapkan dapat menyempurnakan hukum kenegaraan demi menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat.

Bila terdapat hal yang masih perlu diperbaiki, dalam RKUHP, lanjut dia, masyarakat bisa menempuh legislative review atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

"Yang penting ini formatnya yang sekarang sudah cukup bagus, jika ada materinya yang dinilai tidak cocok nanti bisa diperbaiki sambil berjalan. Hukum bisa berubah sesuai dengan perubahan masyarakat," kata dia.

Selain itu, Fahrur juga menjelaskan KUHP yang dimiliki dan digunakan di Indonesia saat ini adalah peninggalan Belanda. Kitab yang sudah berumur 100 lebih itu sudah kurang relevan dengan perkembangan zaman dan kondisi masyarakat Indonesia.

Lihat Juga : DPR Buka Peluang Kembali Bahas RKUHP Bareng Masyarakat Sipil

Oleh karenanya Fahrur menilai pembaruan dan perubahan jadi sebuah keniscayaan agar bisa menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat Indonesia saat ini.

"Adanya perubahan atau RKUHP ini pada dasarnya untuk membuat produk hukum yang sesuai dengan kondisi perkembangan masyarakat saat ini. Untuk mengisi kekosongan beberapa pelanggaran/norma hukum sehingga dapat menjamin perlindungan hukum yang lebih baik bagi masyarakat," kata dia.

Sejumlah organisasi sipil sempat meminta DPR kembali menggelar rapat guna membahas RKUHP usai masa reses anggota dewan per 16 Agustus mendatang.

Indonesia Criminal Justice Reform (ICJR) mengungkapkan masih ada 73 pasal bermasalah yang tertuang di draf RKUHP. Draf RKUHP kini sudah diperbarui oleh pemerintah dan diserahkan ke Komisi III DPR pada awal Juli 2022 lalu.

Komisi III DPR RI membuka peluang untuk kembali membahas RKUHP bareng masyarakat sipil setelah RUU tersebut gagal disahkan sebelum 17 Agustus.

Lihat Juga : DPR Pastikan RKUHP Tak Bisa Disahkan Sebelum 17 Agustus

Anggota Komisi III DPR dari fraksi PPP, Asul Sani mengatakan pihaknya akan membicarakan permintaan koalisi sipil itu dengan pemerintah selaku pengusul RKUHP.