Khofifah Sebut Akar Masalah Teror Pembakaran di Jember soal Kebun Kopi

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkap akar permasalahan konflik yang memicu aksi pembakaran di Jember. Menurutnya, kepemilikan kebun kopi jadi penyebabnya.

Konflik itu melibatkan warga Dusun Baban Timur, Mulyorejo, Jember dengan warga Desa Banyuanyar, Kalibaru, Banyuwangi. Teror pembakaran sejumlah rumah pun berulang kali terjadi.

Lihat Juga : Aksi Pembakaran Rumah Warga di Jember-Banyuwangi Terjadi Berulang Kali

"Karena akar masalahnya ternyata adalah kepemilikan kebun kopi. Yang sering terjadi konflik kepentingan ketika panen kopi, terdapat warga yang tidak mengelola kebun ikut memanen hasil kebun kopi," ujar Khofifah, Kamis (11/8).

Dia mengatakan pihaknya telah merumuskan solusi permanen atas permasalahan yang menjadi pemicu konflik di Dusun Baban Timur, yaitu terkait kepemilikan kebun kopi.

Khofifah meminta Kepala Perhutani Jember untuk mempersiapkan data terkait status kepemilikan lahan dan kepemilikan kebun kopi.

Penegasan status lahan oleh Perhutani itu dianggap sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dan pemahaman kepada warga di kedua wilayah tersebut.

Selain itu, menurut Khofifah, area hutan yang sudah ditanami kopi saat ini di Desa Mulyorejo bisa diusulkan sebagai kawasan yang masuk kategori perhutanan sosial ke Kementerian LHK.

"Dinas Kehutanan Jatim saya minta segera kordinasi teknis dengan KPH Jember agar melakukan pendataan by name by addres by lahan dan segera dibuatkan perjanjian kerja sama untuk menjamin kepastian hubungan antara petani dengan Perum Perhutani, mengingat saat ini belum perhutanan sosial, sambil proses pengajuan perhutanan sosial diajukan ke Kementerian KLHK," urai Khofifah.

Menurutnya, hal itu akan memberikan manfaat yang besar serta kepastian hukum bagi masyarakat pengguna lahan. Terlebih tahun ini provinsi Jatim mendapatkan kuota sebanyak 500.000 hektar kawasan perhutanan untuk bisa dimanfaatkan bagi perhutanan sosial.

Dia mengatakan penting bagi Perhutani untuk segera menarik data dan peta di mana legalitas penggunaan lahan melalui sertifikat HGU atau hak pemilikan lain yang bisa memberi kepastian hukum.

"Sementara bisa menggunakan perjanjian, sambil memproses status perhutanan sosial ke Kementerian KLHK," imbuhnya.

Lihat Juga : Polisi Masih Buru Puluhan Pelaku Teror Pembakaran Desa di Jember

Saat ini Pemprov Jatim telah melakukan sejumlah langkah untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di sana.

Khofifah telah menggelar rakor dengan Forkopimda setempat untuk memediasi masyarakat di kedua wilayah tersebut. Ia juga mengirim utusan untuk menggelar pertemuan dengan perwakilan 30 penduduk desa Mulyorejo dan 20 warga Banyuanyar.

"Alhamdulillah dari silaturahmi tersebut telah ada kesepahaman. Kedua belah pihak telah sepakat untuk saling menjaga kondusivitas wilayah, dan kedua belah pihak juga sepaham bahwa ke depan musyawarah mufakat akan dikedepankan dalam menyelesaikan masalah," kata Khofifah, Kamis (11/8).

Tidak hanya itu, forum tersebut juga telah menghasilkan kesepahaman bahwa ketahanan wilayah dan sinergi antar kedua belah pihak harus diperkuat. Mereka juga berkomitmen untuk mempercayakan seluruh penyelesaian permasalahan hukum yang ada pada pihak yang berwajib.

"Saya berharap kesepahaman ini akan menjadi pondasi yang kuat bagi semua pihak. Sehingga disharmoni yang sempat terjadi tidak lagi terulang di waktu mendatang," ucapnya.

Setop Premanisme

Khofifah juga menyoroti dugaan premanisme dari konflik yang muncul. Kondisi ini harus segera dihentikan sehingga tidak menjadi keresahan di antara kedua wilayah.

"Karena yang menimbulkan ketidak-tenangan di sana adalah adanya premanisme yang sering muncul pada musim panen," ujar dia.

Maka, Khofifah menegaskan agar Bupati kedua daerah bersama Forkopimda dan Forkopimcam bisa menghentikan praktik premanisme secara permanen.

Lihat Juga : 9 Pelaku Teror Pembakaran Desa Mulyorejo Jember Ditangkap

Di sisi lain, Bupati Jember Hendy Siswanto menyatakan bahwa pihaknya telah menurunkan tim pengamanan bersama dengan kepolisian untuk mendukung penyelesaian proses hukum akibat konflik kedua wilayah.

"Kami sudah turunkan tim khusus untuk pengamanan ke wilayah Desa Mulyorejo. Tujuannya jangan sampai konflik yang terjadi di wilayah tersebut berdampak hingga ke wilayah lain," ucapnya.

Sementara Sekda Banyuwangi Mujiono saat rakor juga mengatakan bahwa penanganan terus dilakukan oleh pemerintah.

"Forkopimda Banyuwangi secara aktif dan setiap hari hadir mendampingi warga agar tidak terprovokasi dan bersama-sama menjaga kondusifitas antar warga," kata Mujiono.