Demokrat Sebut Jokowi Pelihara Wacana 3 Periode: Berbahaya

Partai Demokrat menilai Presiden Joko Widodo memelihara wacana masa jabatan presiden tiga periode. Menurut Demokrat, pembiaran terhadap wacana presiden tiga periode itu bisa berbahaya bagi demokrasi.

"Berbahaya jika terus dibiarkan, apalagi bagi Pak Jokowi yang terus memelihara pemikiran seperti ini. Sebagai anak kandung reformasi, adalah keliru atas nama demokrasi memberi ruang terus mengemukanya wacana dan memberi lampu hijau pada gerakan yang mematikan demokrasi dan reformasi itu sendiri," ujar Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Kamhar Lakumani saat dihubungi, Kamis (1/9).

Kamhar pun mengecam kelompok relawan Jokowi yang terus mendengungkan isu presiden tiga periode. Menurutnya, hal tersebut merupakan pengkhianatan terhadap amanat reformasi.

"Kelompok relawan dan Pak Jokowi mestinya fokus menunaikan dan menuntaskan janji-janji politiknya yang hingga kini tak kunjung dipenuhi, malah sebaliknya kehidupan rakyat semakin susah," tuturnya.

Kamhar menilai wacana ini merupakan operasi politik yang dilakukan segelintir elite dalam lingkaran kekuasaan untuk melanggengkan apa yang telah dimiliki.

Padahal, jika melihat hasil survei Saiful Mudjani Research Center (SMRC), 73 persen rakyat menolak perubahan masa jabatan presiden dan hanya 5 persen populasi yang ingin presiden lebih dari 2 periode.

Ia pun menyinggung awal mula isu ini beredar dan diperkuat oleh jajaran menteri Jokowi, seperti Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.

"[Wacana ini] menimbulkan perlawanan keras dari rakyat dan elemen civil society termasuk aksi demonstrasi mahasiswa di seluruh Indonesia yang turun ke jalan menolak perpanjangan masa jabatan atau penambahan periodesasi presiden pada bulan April lalu," jelasnya.

Wacana presiden tiga periode kembali mengemuka setelah Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengklaim masyarakat masih menghendaki Presiden Jokowi untuk mencalonkan diri kembali pada Pilpres 2024.

Budi mengatakan hal itu tercermin dari hasil Musyawarah Rakyat Indonesia (Musra). Pada musyawarah itu, Jokowi dipilih oleh sekitar 1.704 orang dari 5.721 orang.

Budi menyebut hasil ini sebenarnya tidak luar biasa. Ia menyitir sejumlah survei yang menyebut ada sekitar 30 persen masyarakat yang mendukung Jokowi tiga periode.

Wakil menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi itu berpendapat angka ini tak terlalu besar. Budi menyebut ada kemungkinan pendukung Jokowi tiga periode lebih besar di kantong-kantong suara Jokowi pada Pilpres 2019.