Spanduk Gambar Prabowo-Gerindra di Serang Dirusak Massa Demo BBM

CNN Indonesia
Senin, 05 Sep 2022 19:59 WIB
Massa yang menolak kenaikan harga BBM di Serang, Banten turut merusak spanduk bergambar Prabowo Subianto dan anggota DPRD Banten fraksi Gerindra (CNNIndonesia/Yandhi)
Serang, CNN Indonesia --

Spanduk bergambar anggota DPRD Banten fraksi Gerindra turut dirusak massa yang menggelar demonstrasi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Spanduk tersebut juga mencantumkan wajah Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

Pantauan CNNIndonesia.com, spanduk bertuliskan Dirgahayu Republik Indonesia itu terpasang di depan kantor DPRD Banten tempat para massa menggelar demonstrasi. Kemudian massa melampiaskan amarahnya dengan merusak spanduk.

Ratusan mahasiswa dari Aliansi Gempur Banten juga memblokir jalan dan membakar ban bekas di depan gedung legislatif, sehingga polisi harus melakukan Contra flow arus kendaraan.

"Dari aliansi Gempur Banten, menuntut hak-hak kepentingan rakyat, ketika mulai bangkit di tengah pandemi, justru pemerintah memberikan pandemi lebih besar dengan kenaikan BBM," kata humas aliansi Gempur Banten, Muhammad Nur Lathif, di lokasi, Senin (05/9).

Mahasiswa juga menuding kebijakan Jokowi-Ma'ruf Amin tidak mencerminkan slogan wong cilik dan tidak berpihak pada kepentingan rakyat.

Pasalnya, pemerintah menaikkan harga BBM saat kondisi masyarakat kesulitan akibat terdampak pandemi Covid-19.

"Kenaikan BBM mempengaruhi (ekonomi) lainnya, justru seharusnya pemerintah lebih kreatif dalam membangun ekonomi hari ini," terangnya.

Mahasiswa juga mengkritik kebijakan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), karena membutuhkan biaya yang sangat besar. Mereka juga menganggap beratnya perekonomian masyarakat dipengaruhi oleh pembangunan IKN di Kalimantan, seperti kenaikan pajak hingga naiknya harga BBM.

Karenanya, mahasiswa menuntut tiga hal ke pemerintah pusat, yakni menolak kenaikan harga BBM, turunkan harga pangan pokok dan pangan, hingga berantas mafia penimbunan BBM bersubsidi.

"Sebenarnya banyak yang bisa di alihkan, pemerintah memberikan BLT, bahkan tidak kreatif. Ketika ekonomi goyang, pemerintah justru menaikkan pajak. Kalau untuk IKN, justru ada kepentingan lain yang lebih urgen, khususnya ekonomi," jelasnya.

(ynd/bmw)


KOMENTAR

ARTIKEL TERKAIT
TOPIK TERKAIT
TERPOPULER
LAINNYA DARI DETIKNETWORK