Suharso Dicopot dari Kursi Ketum PPP, Digantikan Wantimpres Jokowi

Kursi Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang diduduki oleh Suharso Monoarfa telah digoyang dan dicabut darinya.

Kekinian berdasarkan keputusan Mahkamah Partai, Menteri BPN/Kepala Bappenas itu dicopot dari jabatan Ketua Umum PPP. Penggantinya untuk sementara sebagai Plt Ketum adalah politikus PPP yang menjadi orang di lingkaran istana sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Muhammad Mardiono.

Penunjukan Mardiono sebagai Plt Ketua Umum PPP ditetapkan dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) yang digelar pada 4-5 September lalu di Serang, Banten.

"Mahkamah Partai melakukan rapat dan mengeluarkan Pendapat Mahkamah Partai, bahwa menyepakati usulan 3 Pimpinan Majelis untuk memberhentikan Saudara Suharso Monoarfa dari jabatan Ketua Umum DPP PPP masa bakti 2020-2025," ujar Wakil Sekretaris Majelis Pertimbangan DPP PPP, Usman M Tokan dalam keterangannya, Minggu (4/9).

Sementara itu, Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menyebut usulan pemberhentian Suharso telah disepakati 30 dari total 34 Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) PPP dalam Mukernas. Sedangkan, sisa empat DPW yang tidak hadir, menurut Arsul karena tidak mendapat tiket pesawat.

Arsul mengungkap dorongan untuk konsolidasi partai menjadi alasan kuat pencopotan Suharso. Keinginan itu belakangan diperkuat oleh pernyataan Suharso soal amplop kiai yang memicu kontroversi sejumlah pihak di internal partai.

Ia pun menyampaikan Mukernas merupakan forum yang sah. Ia menyebut posisi Mardiono hanya berstatus Plt yang menghabiskan masa bakti Suharso hingga 2025.

Dengan demikian, katanya, tak perlu ada forum Muktamar atau Muktamar Luar Biasa untuk mencopot posisi Suharso.

"Kalau kita berpatokan pada AD/ART maka memang Plt meneruskan sisa masa jabatan yang sekarang ini gaya PAW saja ibaratnya," katanya.

Terpisah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan dinamika yang terjadi di PPP merupakan urusan internal. Ia pun enggan berkomentar lebih lanjut soal persoalan tersebut. Jokowi hanya mengatakan dinamika itu bisa dirampungkan para kader PPP.

"Kan itu urusan internal PPP. Biar dirampungkan di wilayahnya PPP," kata Jokowi saat ditemui di Sarinah, Jakarta Pusat, Senin (5/9).

Sementara itu Mardiono mengungkap alasannya bersedia menggantikan Suharso Monoarfa karena terpanggil seruan kader partai berlambang Ka'bah.

"Karena ini panggilan tugas dan amanah partai. Karena kader partai prajurit. Kalau kader partai memanggil, maka harus hadir," kata Mardiono kepada CNNIndonesia.com, Senin (5/9).

Mardiono menyebut sudah sekitar 25 tahun mengabdi sebagai kader PPP. Ia mengklaim berat menerima amanah sebagai Plt Ketum PPP tersebut.

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden itu menyebut para kader menggelar Mukernas untuk merespons berbagai isu di internal PPP. Menurutnya, Mukernas tersebut untuk menghadirkan solusi bagi PPP.

"Ini untuk solusi untuk merespons apa yang mengisi ruang publik tiga bulan belakangan ini," katanya.

Di sisi lain, Mardiono mengklaim tak ada istilah pemecatan atau pemberhentian kepada Suharso Monoarfa. Ia menyebut yang ada hanya pembagian tugas.

Menurutnya, Suharso yang kini masih menjabat sebagai Kepala Bappenas memiliki berbagai tugas negara yang amat berat untuk diselesaikan.

"Ini adalah solusi pembagian tugas, karena beliau sebagai Menteri Bappenas yang punya agenda besar. Lalu agenda-agenda pemilu yang kurang 500 hari lagi. Maka ide-ide kader itu membagi tugas. Dan ini yang diajarkan pendiri partai ini yakni para ulama. Jadi pemberhentian itu enggak ada. Jadi pembagian tugas," kata Mardiono.