Hasto soal Retak Andika-Dudung: Cari Kompetitor Jangan Sesama Bangsa

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto meminta agar Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan KSAD Jenderal Dudung Abdurrachman segera berdamai soal isu keretakan hubungan keduanya beberapa waktu terakhir.

Hasto menilai tak selaiknya sesama petinggi TNI itu saling bersitegang. Dia menyindir keretakan hubungan Andika dan Dudung menunjukkan keduanya hanya jago kandang.

"Kalau seperti itu ya diakrabkan. Kita kan gotong royong dan musyawarah. Cari kompetitor di negara lain, bukan sesama anak bangsa sendiri," kata Hasto dalam keterangannya, Selasa (6/9).

"Para pemimpin yang hanya berani berhadapan dengan sesama anak bangsa itu namanya jago kandang. Padahal yang harus dihadapi adalah kontestasi dengan negara lain," tambahnya.

Menurut Hasto, andai benar, ketegangan antara Andika dan Dudung hanya memperburuk situasi. Dia meminta keduanya agar tak mengutamakan kepentingan pribadi.

Padahal, menurut Hasto, keduanya memiliki peran penting untuk menjaga stabilitas negara. Dia menegaskan bahwa yang harus dihadapi Andika dan Dudung adalah negara lain seperti Malaysia, Singapura, Amerika, hingga China.

"Setiap pemimpin wajib mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya, bukan kepentingan pdibadi," kata dia.

Kabar keretakan hubungan Andika dan Dudung sebelumnya diungkap anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP Effendi Simbolon. Dalam rapat dengan Andika, Effendi menyentil Dudung yang tidak hadir rapat bersama Menhan dan Panglima TNI beserta KSAD, KSAL dan KSAU.

Effendi mempersoalkan hal itu sebab publik belakangan mulai menyoroti hubungan Andika dan Dudung yang sedang tidak harmonis.

"Apa, sih, yang kemudian dipertahankan? Ego. Ego bapak berdua itu merusak tatanan hubungan senior dan junior di TNI, pak," kata Effendi.

Andika belakangan membantah isu keretakan hubunganya dengan Dudung. Jenderal bintang empat itu mengaku hanya menjalankan tugas sesuai peraturan.

"Ya dari saya tidak ada, karena semua yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tetap berlaku selama ini. Jadi tidak ada kemudian yang berbeda [relasinya]," kata Andika.