Elite PPP soal Dualisme: Ketua Umum Tetap atau Ganti, Tetap di KIB

Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi menyatakan bahwa sikap partainya terhadap Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) untuk pemilu 2024 tidak bakal berubah.

Dia berkata, PPP telah berkomunikasi dengan Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) bahwa sikap PPP tidak akan mengubah sikap soal koalisi Pemilu 2024, meskipun tengah dilanda konflik pemberhentian ketua umum saat ini

"Beberapa petinggi partai baik Golkar maupun PAN sudah komunikasi dengan partai kami. Jadi bahwa ini tidak ubah konstelasi perkoalisian," ujar sosok yang akrab disapa Awiek itu kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/9).

Awiek mengatakan, KIB akan tetap solid. Menurutnya, pemberhentian ketua umum di internal PPP tidak akan mengganggu konsolidasi yang telah dilakukan bersama KIB.

"Tetap KIB, tetap solid, entah ketumnya tetap atau pergantian ketum ya PPP tetap bersama KIB," ujarnya.

Ia menambahkan, sosok yang ditunjuk menjadi Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP saat ini, Muhammad Mardiono tidak memiliki masalah dengan KIB. Menurutnya, Mardiono merupakan koordinator koalisi dari PPP.

"Sepanjang pengetahuan kami dengan KIB tidak ada masalah," kata Awiek.

Sebagai informasi, Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa dan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Muhammad Mardiono saling mengklaim diri sebagai Ketua Umum PPP.

Suharso menyatakan dirinya masih menjabat sebagai Ketua Umum PPP. Sementara itu, Mardiono menyatakan kesiapan mengemban amanah sebagai Plt Ketua Umum PPP menggantikan Suharso.

Sebelumnya, Penunjukan Mardiono sebagai Plt Ketua Umum PPP ditetapkan dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) yang digelar pada 4-5 September lalu di Serang, Banten.

"Mahkamah Partai melakukan rapat dan mengeluarkan Pendapat Mahkamah Partai, bahwa menyepakati usulan 3 Pimpinan Majelis untuk memberhentikan Saudara Suharso Monoarfa dari jabatan Ketua Umum DPP PPP masa bakti 2020-2025," ujar Wakil Sekretaris Majelis Pertimbangan DPP PPP, Usman M. Tokan dalam keterangannya, Minggu (4/9).

Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menyebut usulan pemberhentian Suharso telah disepakati 30 dari total 34 Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) PPP dalam Mukernas. Sedangkan, sisa empat DPW yang tidak hadir, menurut Arsul karena tidak mendapat tiket pesawat.

Arsul mengungkap dorongan untuk konsolidasi partai menjadi alasan kuat pencopotan Suharso. Keinginan itu belakangan diperkuat oleh pernyataan Suharso soal amplop kiai yang memicu kontroversi sejumlah pihak di internal partai.